Jakarta (7/3) -- Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menerima kunjungan Badan Penyelenggara (BP) Haji RI di Kantor DPP LDII, Jakarta, pada Jumat (7/3). Rombongan BP Haji dipimpin oleh Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), didampingi Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak dan jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, KH Chriswanto Santoso menyampaikan dukungan terhadap usulan penyelenggaraan haji yang dikelola dalam satu atap di bawah kementerian khusus. Ia menilai, model tata kelola tersebut akan meningkatkan transparansi dan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji.
"Karena semangatnya adalah pelayanan, dan Presiden juga menekankan efisiensi serta efektivitas, maka semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan haji ini harus berada dalam satu atap," ujar KH Chriswanto.
Menurutnya, mengelola penyelenggaraan haji secara terpusat bukan berarti memberikan keistimewaan bagi umat Islam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan lembaga khusus agar tata kelola haji dan umroh lebih tertata dan tidak terpecah-pecah.
Selain itu, KH Chriswanto juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana haji secara transparan dan efisien agar manfaatnya lebih besar bagi calon jamaah.
Hal ini sejalan dengan masukan yang sebelumnya disampaikan oleh DPP LDII dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Keuangan Haji.
"Kami menekankan lima aspek utama dalam pengelolaan dana haji, yakni kelembagaan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, efisiensi, investasi yang menguntungkan, serta tata kelola yang baik. Dengan sistem yang benar, diharapkan biaya haji menjadi lebih ringan bagi jamaah," tambahnya.
Sementara itu, Kepala BP Haji RI Gus Irfan menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempererat silaturahim sekaligus mendapatkan masukan dari DPP LDII dalam rangka meningkatkan pelayanan haji.
"Kami ingin mendengar berbagai saran, terutama terkait amanah Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan bagi calon jamaah haji semakin optimal," ujarnya.
Gus Irfan menegaskan komitmen BP Haji dalam meningkatkan kuota serta pelayanan haji. Meskipun penambahan kuota bergantung pada pemerintah Arab Saudi, BP Haji akan terus berupaya mengurangi antrean panjang haji yang saat ini mencapai 5,4 juta orang.