Saat ini pimpinan MPR ada 8 orang. Terdiri dari 1 orang Ketua: Zulkifli Hasan (PAN) dan 7 orang Wakil Ketua: Mahyudin (Golkar), Evert Ernest Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), Oesman Sapta Odang (DPD), Ahmad Muzani (Gerindra) dan Ahmad Basarah (PDIP)
Awal ditetapkan 8 Oktober 2014, berdasarkan UU MD3 No 17/2014, pimpinan MPR hanya 5 orang, 1 ketua dan 4 wakil ketua. Tetapi pada 26 Maret 2018 berdasarkan revisi UU MD3 No 2/2018, ditambah 3 orang lagi dengan duo Ahmad, Ahmad Muzani dari Gerindra dan Ahmad Basarah dari PDIP serta Oesman Sapta Odang mewakili DPD.
Rupanya jumlah itu masih terlalu sedikit bagi PAN. Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar pimpinan MPR ditambah menjadi 10 orang. Alasannya untuk mengakomodasi semua unsur fraksi dan DPD. Sementara terkait pembengkakan anggaran akibat penambahan pimpinan MPR, menurut Partaonan, hal itu tidak perlu dipusingkan.
Menyambut usul Partaonan, dua politisi Gerindra langsung menyatakan setuju. Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan permusyaratan itu harus ada perwakilan-perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, menyatakan penambahan itu sah-sah saja. "Kalau disepakati bersama, why not?" kata Fadli.
NasDem tidak setuju dengan usulan PAN. Sekjen NasDem Johnny G Plate, melihat usulan itu sebenarnya hanya untuk merebut kekuasaan dengan alasan perkembangan dan dinamika. "Kapan sih kita bisa dewasa dan kapan demokrasi kita menjadi lebih bermartabat," kata Plate.
Senada dengan NasDem, politisi PDIP Eva Sundari tidak setuju dengan usulan PAN. Menurut Eva hal itu tidak masuk akal dan berpotensi membuat gaduh. "Ini usulan akomodatif, semua parpol ingin jadi pimpinan termasuk yang nggak berprestasi," ujar Evi.
Sementara PKS melalui Ketua DPP nya Mardani Ali Sera, usulan itu akan memberatkan keuangan negara. Menurut Mardani, 5 orang saja sudah karena yang utama adalah kepentingan publik. "Kebesaran partai dengan kian melayani dan kompatibel dengan kepentingan publik," kata Mardani.
Bagaimana dengan rakyat Indonesia, apakah mereka setuju dengan usulan PAN?
Saya pikir rakyat jelas tidak setuju. Yang dibutuhkan rakyat bukan kuantitas pimpinan MPR, tetapi kualitasnya. Penambahan pimpinan MPR menjadi 10, sama sekali tidak menjamin kualitas kinerja MPR. Yang pasti hanya akan memberatkan keuangan negara.
PAN tak perlu akal-akalan dengan alasan mengakomodasi semua unsur fraksi dan DPD. Dan Gerindra juga tak perlu membuat alasan untuk mengakomodasi elemen masyarakat dalam permusyaratan. Sebenarnya PAN dan Gerindra hanya haus kekuasaan.