Dalam meningkatkan penguatan sektor ekonomi pembangunan ekonomi merupakan prasyarat yang wajib dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia, tidak terkecuali negara Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memperkecil ketertinggalan ekonomi dengan negara-negara lainnya dan juga untuk mensejahterakan masyarakatnya. Upaya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi sering terkendala dengan berbagai macam permasalahan terutama adalah permasalahan sumber daya modal yang dapat berfungsi sebagai salah satu pegangan dalam proses pembangunan.
Maka dari itu, pihak pemerintah kerap kali melakukan peminjaman sumberdaya modal yang berasal dari luar negeri melalui berbagai jenis peminjaman yang biasanya disebut dengan utang luar negeri. Utang luar negeri sendiri di Indonesia dibedakan menjadi 3 yaitu utang luar negeri pemerintah, bank sentral, bank swasta (Bank Indonesia). Utang luar negeri pemerintah merupakan utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang di dalamnya terdiri dari uang bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, dan komersial yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang bukan dimiliki oleh penduduk.
Dalam kondisi jangka pendek yang ada di Indonesia, utang luar negeri dapat membantu pemerintahan dalam menutui defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disebabkan oleh pengeluaran rutin dan juga pengeluaran untuk pembangunan yang cukup besar biayanya. Di sisi lain dalam kondisi jangka Panjang keberadaan utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi bagi pemerintahan Indonesia itu sendiri.
Pada Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol 2 Tahun 2000 disebutkan bahwa londisi Indonesia pada masa krisis ekonomi utang luar negeri Indonesia yang di dalamnya mencakup utang luar negeri pemerintah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dalam hal ini maka menyebabkan pihak pemerintah harus memiliki utang luar negeri yang baru untuk menutupi kekurangan yang telah lama jatuh tempo sehingga mampu menutupi utang luar negeri yang sebelumnya.
Pada permasalahan ini akan menyebabkan dampak yang berkelanjutan tidak hanya bagi negara, melainkan juga terhadap masnyarakatnya yang juga akan merasakan imbasnya khususnya masyarakat yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Hal ini tentunya dikarenakan akumulasi dari utang luar negeri itu sendiri akan dibayar melalui APBN RI dengan cara mencicilnya pada tiap-tiap anggaran.
Dengan berbagai permasalahan serta manfaat yang telah ditemukan dari persoalan utang luar negeri. Utang luar negeri sendiri sangat baik digunakan dalam rangka untuk menunjang atau membantu proses pembangunan yang ada di Indonesia, namun dalam jangka panjang harus dipertimbangkan mengenai pembayarannya dikarenakan pembayaran juga masih akan menggunakan APBN Republik Indonesia. Maka dari itu dalam penggunaan utang luar negeri harus dengan sikap yang bijaksana dan menggunakan prinsip kehati-hatian karena akan menyebabkan negara dan juga masyarakatnya.