Hari jumat tanggal 27 Maret 2020 , terjadi lonjakan pasien positif covid19 , hingga 1000 lebih penderita, meningkat 107 pasien. Ini lonjakan jumlah pasien covid19 terbanyak, sejak diumumkannya masuknya virus ini diindonesia.
Tidak heran banyak orang yang khawatir Indonesia akan mirip dengan Italy, Spanyol atau Iran, yang jumlah korbannya mencapai ribuan yang meninggal. Pertanyaannya apakah metode yang digunakan pemerintah untuk menghentikan laju penularan virus convid19 tidak berjalan selama ini?.
Sebenarnya kalau diperhatikan metode negara negara lain dalam menangani virus Corona, berjalan atau tidaknya, pemerintah tetap harus melakukan lockdown, karena tidak ada negara didunia yang tidak melakukan lockdown dalam penanganan virus covid19. Hanya ada beberapa negara saja yang berhasil menangani virus ini tanpa lockdown.
Tetapi karakter negara tersebut sangat beda , baik dari jumlah penduduk, pendidikan maupun kebiasaan masyarakatnya.
Salah satu contoh Singapura , Korsel, dan Jepang ,selain jumlah masyarakat yang tidak sebesar Indonesia, mereka memiliki masyarakat yang mempunyai kesadaran tinggi serta teredukasi dengan baik. Karena metode social distancing membutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakatnya.
Mungkin saat inilah pemerintah harus mulai mempertimbangkan karantina wilayah atau lockdown teritorial sesuai UU no 6 tahun 2018.
Pertanyaannya apa yang menjadi kekhawatiran pemerintah , untuk menjalankan kebijakan lockdown?. Dibawah ini mungkin beberapa alasan yang menjadikan lockdown bukan pilihan pemerintah.
1. Adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang bersifat komunal, gotongroyong, dan agamis. Sehingga karena faktor tersebutlah, diperkirakan lockdown wilayah akan menimbulkan keresahan bahkan penentangan.
Tapi apakah sudah pasti demikian?. Kalau melihat berita satu atau dua2 minggu yang lalu tentang himbauan untuk tidak sholat jamaah dimasjid serta sholat Jumat, maka sebenarnya tidaklah perlu dikhawatirkan, karena terbukti masyarakat Indonesia banyak yang mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid.
Padahal kedua kegiatan tersebut sangat dijunjung tinggi dimasyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam. Artinya pemerintah tidak perlu khawatir ada perlawanan karena masalah adat kebiasaan, sebab untuk masalah ritual yang sakral saja mereka taat pada himbauan pemerintah , apalagi cuman menghentikan kebiasaan sosial diluar keagamaan.
2. Terjadi kenaikan harga barang kebutuhan sehingga meresahkan masyarakat miskin.