Visi-Misi Presiden Ri, Joko Widodo (Jokowi) - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, salah-satunya memangkas eselon (menghilangkan eselon 3 dan 4) termasuk bagian dari reformasi birokrasi. Kebijakan ini merupakan salah satu fokus pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo selama lima tahun mendatang.
Presiden RI, Joko Widodo, bisa daku bilang sedang bermain Creative Distruction dengan melakukan kebijakan tersebut. Banyak ASN Pusat dan Daerah mengetahui bahwa 4 eselon sudah mendarah daging dilingkungan Kementerian.
Pro dan kontra pasti akan ada, apalagi yang terbiasa dengan birokrasi berbelit yang tidak boleh tertinggal tanda-tangan/paraf di dokumen.
Apakah Presiden RI berusaha merubah gaya konvensional ASN menjadi seperti pegawai swasta yang simpel, efesien dan diukur dari outcome ? Berjudi dengan creative distruction kah !!
Hal ini dapat terlihat dalam pengangkatan orang - orang kreatif menjadi Menteri, bahkan ada beberapa sosok yang dipertanyakan kapasitasnya dan kelayakan menduduki jabatan Menteri. Lima tahun kedepan para ASN di institusi pemerintah harus sudah mulai beradaptasi dengan perubahan ini.
Selain kebijakan pemangkasan eselon (3 dan 4), diwacanakan pula oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sekitar 1.000 PNS yang akan bekerja secara mobile. Dalam konsep tersebut perkantoran pemerintah berkonsep smart office layaknya perkantoran start up.
Konsep ini diusung untuk menyesuaikan dengan pekerja pola hidup modern "Berkerja dimana saja dan kapan saja". Namun ini hanya berlaku bagi pekerja kreatif dan pekerja yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Adapula wacana dari Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) berencana untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara ( ASN) menjadi "influencer" pemerintah. Penyelenggaraan program ASN influencer ini berdasarkan kondisi dunia yang telah memasuki era digital.
"Setelah perkembangan industri 4.0 ini arahnya ke mana mana. Karena orang bisa sebarkan konten di mana-mana. IKP sekarang jadi badan koordinasi humas Indonesia. Kita ini simpulnya di Kominfo," ungkap Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, Prof. DR. Widodo Muktiyo, dalam acara media gathering Kominfo, Bogor, Senin (25/11/2019).
Apa yang diwacakan Kominfo ini akan merombak gaya kehumasan di Pemerintah. Dimana setiap ASN yang memiliki follower twitter dan instagram diatas 500 akan menjadi jadi influencer dan corong kebijakan Pemerintah.
Dalam gegap gempita influencer berbayar, yang kita ketahui mereka tidak mau dikekang dalam membuat caption/tweet. Mereka lebih senang dengan narasi yang disusun sendiri walaupun melalui arahan sang pemesan.