Tak terasa tahun 2018 sudah lewat 2 minggu. Gegap gempita yang menandai kedatangan tahun baru 2018 sudah tidak berbekas lagi. Kembang api, pentas seni dan beberapa kegiatan keagamaan yang mewarnai kedatangan tahun baru 2018 berlalu bagai angin. Harapan-harapan baru yang menyertai kedatangan tahun baru sudah mulai menepi dari pikiran digeser oleh kerasnya dan kejamnya kenyataan.
Saya sendiri tidak lepas dari pemilik harapan baru tersebut. Harapan itu begitu tinggi di jam 00 WIB tanggal 1 januari 2018.
Malam itu, ku melaju di jalanan sepi. Pulang dari acara pengajian menyambut tahun baru 2018 menuju rumah orang tua. Melaju santai menikmati sepinya malam ditemani angin malam. Laju kenderaan ku sengaja hanya berkisar 40 km/jam. Waktu tempuh yang biasanya 1.5 jam kutempuh dengan waktu 2 jam. Jarang bisa menikmati sepinya malam di jalanan.
Cuaca sangat sejuk. Jalanan yang kosong dari kenderaan kulalui dengan pikiran berkecamuk. Banyak harapan yang terlintas di pikiran. Namun godaan buah durian di sepanjang jalan sepi membuat imanku runtuh juga. Kupinggirkan kenderaan. Ku pesan 2 buah durian dan ku santap perlahan. Lupa dengan kolesterol dan hipertensi yang telah menyertai kehidupanku. Perlahan ku santap buah durian sambil menatap aspal jalan lintas tengah sumatra yang begitu tangguh diterpa hujan dan ditimpa panas mentari. Jalan yang dibangun pada zaman orde baru itu sudah cukup tua. Namun jauh lebih tangguh dari jalan yang dibangun pada zaman orde reformasi ini.
Selesai menyantap durian ku lanjutkan perjalanan. Sepi malam dan angin malam kembali menemani perjalanan. Anganpun kembali menerawang. Harapan pada tahun 2018 lebih banyak dipengaruhi oleh situasi terkini di tahun 2017. Pemberantasan korupsi mendominasi pikiranku. Bagaimana format baru pemberantasan korupsi, akankah tetap dengan jargon pencegahan korupsi namun dengan tetap beraroma penindakan korupsi atau akankah ada format pencegahan yang lebih realistis.
KPK masih menjadi icon utama pemberantasan korupsi di samping lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Kejaksaan memiliki program TP4 (Tim Pengawal dan Pengaman pemerintahan dan Pembangunan). Tim baru berupa Tim Saber Pungli yang dikomandoi oleh kementerian Koordinator Polhukam. Isu terbaru berupa Densus Tipikor yang kandas di tengah jalan.
Di bulan Nopember 2017 ditandatangani Nota Kesepahaman antara Mendagri, Kapolri dan Jaksa Agung tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum terkait pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sayang sekali nota kesepahaman yang diperintahkan paling lambat 3 bulan ditindaklanjuti di tingkat propinsi dan kabupaten/kota belum terdengar kabarnya. Mestinya untuk efektifitas dilakukan secara bersama-sama di tingkat propinsi oleh seluruh pemerintah daerah yang ada.
KPK sebagai icon pemberantasan korupsi masih menjadi pusat perhatian. KPK sudah mulai mengembangkan konsep pencegahan. Di tingkat pemerintahan daerah sudah mulai menjalin kerjasama pembangunan sistem pemerintahan tersistemasi dalam bentuk e-government. Diawali dengan pembentukan Satgas KPK di 6 propinsi paling parah tingkat korupsinya.
Seluruh pemerintah daerah di 6 propinsi tersebut telah menandatangani MOU dengan KPK dalam bentuk pencegahan korupsi terintegrasi yang didominasi oleh program e-government. Namun e-gov berada pada posisi di tengah perjalanan, bukan di hulu. Semua sepakat bahwa penyimpangan pemerintahan daerah berhulu pada mahalnya biaya demokrasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif. Penyenggaraan pemerintahan daerah di beberapa sektor akan menjadi komoditi untuk pengembalian biaya politik untuk meraih kursi kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Dua tahun pertama akan didominasi oleh pengembalian modal politik yang lalu. Tahun ketiga agak stabil. Masuk 2 tahun terakhir akan didominasi oleh pengumpulan biaya politik untuk periode kedua atau menggolkan putra mahkota. Putra mahkota penting untuk menjaga kepentingan masa lalunya. Bila program pencegahan korupsi di posisi penyelenggaraan pemerintahan daerah maka akan terjadi tarik menarik dan sandiwara tak berkesudahan yang cukup melelahkan.
Politik petak umpet yang seolah-olah mendukung e-gov namun di sisi lain mencari celah baru untuk permainan penyimpangan pemerintahan akan menghabiskan energi negeri ini. Setidaknya memperlambat program e-gov selambat-lambatnya. Ikan busuk didahului dari kepalanya. Pencegahan korupsi juga harus mulai dari atas. Pencegahan korupsi harus bergerak ke hulu pemerintahan. Pemilihan kepala daerah dan pemilihan pejabat utama daerah harus menjadi fokus utama gerakan pencegahan korupsi.