Kartu ATM, Kartu Penduduk, Kartu Jakarta Sehat dan kartu-kartu sejenis lainnya tentu bukan asal kartu, karena kartu itu seharusnya berisikan data untuk memnvalidasi seseorang untuk hal tertentu. Diantara kartu kartu tersebut yang paling canggih adalah kartu ATM dan tentu ini yang paling sakti meski bukan akrtu ajaib. Karena kartu tersebut memiliki validasi yang akurat menggunakan sistem yang terintegrasi baik di ATM maupun di loket atau teller sebuah bank.
Untuk memastikan bahwa kartu itu berisikan data valid satu hal yang pasti diperlukan adalah SEBUAH SISTEM KOMPUTERISASI yang mampun menyimpan data guna validasi identitas yang sudah terekam dalam kartu. Jika kartu tidak disertai dengan sebuah sistem itu HAMPIR MIRIP DENGAN KARTU REMI, hanya sekedar kartu tanpa bobot validasi.
Sebetulnya saya ingin bilang hebat tentang kartu kartu yang dikeluarkan pemerintah, tapi sebelum saya bilang hebat saya ingin tau dulu sistem aplikasi apa yang digunakan pemerintah sehingga bisa melacak isi data dari kartu tersebut, karena kartu sesungguhnya harus berisi data identitas.
Pertanyaan saya adalah bagaimana sebuah instasi seperti rumah sakit, dinas pendidikan terkait bisa mendeteksi isi data kartu tersebut ? sementara yang santer terdengar adalah kartunya saja sementara sistemnya tidak pernah dijelaskan. Itu ibarat kita punya kartu ATM tapi tidak ada gardu ATM nya, lalu kemana kita akan menggesek ? sementara tidak ada gardu ATM tempat memvalidasi data dan bisa diperintah mengeluarkan uang.
Pertanyaan lainnya adalah, andaikan kartu tersebut sudah ada sistemnya, mengapa harus membuat banyak kartu ? bukankan jikalau dengan sistem nantinya sistem yang akan bicara dan memfilter, begitu dideteksi sistem akan diketahui bahwa si A hanya bisa menggunakan pada fasilitas Indonesia Sehat, si B dapat menggunakan program Indonesia sehat dan Jakarta Pintar, si C bisa menggunakan semua fasilitas dan seterusnya jadi cukup hanya kartu dan ini pastinya menghemat anggaran biaya pembuatan kartu itu sendiri.
Itu sebetulnya hal mendasar yang mudah jikalau pemerintah didampingi oleh ahli pembuat sistem, saya yakin hal seperti itu akan disarankan oleh programernya. Karena dengan banyak kartu, selain boros anggaran juga akan membuat ribet pendistribusian, membuat ribet pengguna.
Ya tapi berhubung saya tidak duduk dipemerintahan jadi saya hanya bisa menulis disini untuk masukan pemerintah. Semoga ada yang memberi masukan bahwa kartu-kartu itu bukanlah KARTU REMI sehingga perlu adanya sebuah sistem pemrograman yang bagus untuk mendampingi penggunaan kartu tersebut.