Menko PMK: Jangan Gara-gara Anda, Presiden yang Disalahkan
Beberapa lama, Jokowi selaku presiden seolah berjalan sendirian di dalam menghadapi banyak kasus dan keadaan. Semua serangan dan ancaman tanpa filter langsung pada Jokowi. Tanpa tedeng aling-aling, bahkan bocahpun berani menuding Jokowi. Jika menggunakan analogi sepak bola, kiper bekerja keras dan pemain belakang hanya menonton kiper dibombardir bola, bahkan sliding keras dan kasar.
Mulailah muncul istilah salawi, semua serba salah Jokowi. Mau apapun Jokowi. Demo KPK, Jokowi ganti, demo Ahok Jokowi turun, demo KUHP, Jokowi mundur, narasi apapun Jokowi salah dan harus mundur. Meme demi meme meledek itu, toh menteri, apalagi partai politik semua pada diam. Cukup beralasan memang, karena partai politik tidak merasa memiliki beban politik. Jokowi bukan benar-benar elit partai politik, apalagi ketua umum yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk itu.
Kabinet orang-orang partai juga tidak merasa memiliki ikatan ideologis, atau apapun. Merasa karena utusan partai, mereka kuat dan ada pelindung partai, bukan "milik" presiden. Orang profesional cenderung tidak cukup pengalaman berpolitik, apalagi menghadapi orang-orang politik yang serba berbau politis. Menjebak, menebarkan jala, jebakan Badman yang bisa sangat menyakitkan bagi kaum profesional.
Usai kemarin Sri Mulyani dalam memperingati 10 tahun perpisahan ke Bank Dunia dengan menyatakan gamblang bagaimana Anies Baswedan tidak memiliki uang, dana, dan anggaran untuk menanggulangi covid. Usai bermain drama dengan menagih dana perimbangan pusat daerah, BPK menjadi kartu pas yang menjadi kartu pas boleh atau tidaknya dana cair. Toh demi kemanusiaan, dana itu separo cair tanpa adanya pemeriksaan BPK atas penggunaan dana yang lalu.
Kemanusiaan menjadi kunci atas pilihan "menabrak" aturan ini. Ingat, aturan dibuat buat manusia, bukan manusia menjadi budak aturan. Sepanjang bukan demi kepentingan pribadi dan golongan mengapa tidak? Jadi jangan sampai ada narasi melanggar aturan. Itu koplak dan gebleg namanya. Lihat tuh ambulans oleh menerobos lampu merah, biar dengan contoh sekalian biar jelas dari pada ada yang tidak paham dan malah melebar ke mana-mana.
Menteri Sosial juga menyatakan bagaimana amburadul datanya. Mau ngeles seperti apa lagi, ketika pada faktanya, orang yang mampu menerima bantuan. Mau ngeles atau menuduh ini fitnah, silakan googling, ada juga data dan fakta pengakuan orang yang mampu namun menerima. Itu melimpah, mau menyebut sampah demi junjungan ya silakan, toh kebenaran bukan karena pengakuan seseorang, namun rekam jejak dan kualitas.
Hal yang sudah diperingatkan oleh Wakil Presiden, KH Makruf Amin, apakah data yang meminya pusat mendanai sudah ada dengan jelas dan pasti? Jawaban muter-muter dan terbukti semua hanya narasi bahkan omong kosong. Fakta lapangan membuktikan.
Menteri Koordinator PMK, menjadi seorang yang dengan terang-terangan menyatakan apa yang memang harus dikatakan. Lha banyak pendukung presiden sampai kecewa dan merasa Jokowi seolah tidak berwibawa di depan Anies yang sebatas bawahannya saja. Kalkulasi, perhitungan politis, dan banyak segi kadang terabaikan. Hal-hal demikian sangat mungkin lepas dari pandangan masyarakat. Apa keuntungan bagi bangsa dan negara, atau malah hanya membuat kekacauan yang lebih gede.
Apa yang disampaikan Menko ini benar, lihat saja bagaimana selama ini Jokowi menjadi sasaran kesalahan demi kesalahan yang sama sekali itu bukan kesalahan kadang. Kalau memang salah, bawa saja ke jalur impeachment, ada kesempatan yang dijamin UU kog, bahkan UUD. Nyatanya selama ini hanya klaim semata.
Bagus sinergitas peran antara presiden, menteri, dan semua jajaran itu di dalam menghadapi persoalan bangsa ini. Jangan karena perbedaan partai kemudian mengatakan kebenaran sebagai kesalahan dan sebaliknya. Bisa iya, bisa tidak. Melihat lebih jauh, lebih panjang, dan lebih banyak data akan mengerti mana yang benar mana yang salah.