Cukup mengagetkan menjelang dua bulan coblosan, salah satu ormas yang cukup berpengaruh di Jakarta, FBR menyatakan pindah dukungan. Hal yang biasa pindah dukungan itu. Toh bukan, hanya ormas, bahkan parpol pun banyak yang pindah.
Setelah banyak pribadi dan politikus elit yang beralih dukungan, dengan keberadaan FBR yang bergabung, memberikan dampak cukup mengagetkan bagi yang ditinggalkan. Bagaimana tidak, ketika sudah terbiasa bersama-sama dalam banyak tema dan kerja, tiba-tiba beralih posisi.
Belum lagi, ketika alasan berpindah itu cukup membuat kaget, ada sesal, ada kecewa, dan suasana yang tentunya membuat keadaan bisa menjadi alasan untuk bersikap di dalam memilih kepercayaan. Benar bahwa hal yang normal, biasa, alamiah, dan sangat wajar beralih dukungan dalam alam demokrasi.
Alasan yang patut dicermati mengapa FBR adalah, kekecewaan atas perilaku Gubernur dan Wakil Gubernur yang kebetulan kini menjadi cawapres, salah satunya. Padahal mereka berdua telah diberi gelar "ABANG." "ABANG" mereka belum melakukan apa yang mereka harapakan dari komunitas Betawi.
Harapan, bahwa mereka malah bisa berharap kepada Jokowi, yang pernah menyanangkan penggunaan pakaian adat Betawi sebagai salah satu seragam bagi jajaran pemrov DKI Jakarta. (apa lupa pas 2014 lalu ya, toh biarlah, lupa kan manusiawi)
Jakarta itu salah satu lumbung yang bisa diharapkan oleh koalisi 02, namun dengan lepasnya salah satu elemen penting mereka dalam diri FBR, artinya cukup suram juga peluang mereka memperoleh suara. Apalagi alasannya sangat mendasar. Ini soal kekecewaan dan kinerja yang dinilai buruk.
Orang kecewa itu tidak cukup mudah diyakinkan kembali. Jangan mengatakan dengan bahasa muluk-muluk, ketika menghadapi kenyataan ini. Suara kelompok ini cukup signifikan memberikan pengaruh. Orang dan kelompok lain akan dengan mudah juga terpengaruh untuk bersikap dengan tegas.
Kinerja, jelas mulai dilihat betapa jauh lebih baik kinerja Jokowi, dan benar bahwa mereka mengatakan belum melihat hasil yang cukup menjanjikan capres 02. Namun cawapresnya yang telah dilihat, belum memberikan bukti cukup. Diperjelas dengan sikap mereka yang kecewa telah memberikan gelar istimewa.
Dampak Jakarta dan pemerintahan DKI cukup sognifikan bagi koalisi 02. Memang tidak serta merta akan demikian, namun karena penyusunnya sama, hasilnya kog tidak akan jauh berbeda. Beberapa hal krusial ditampaknya Jakarta.
Pertama jelas soal pemerintahan yang dijadikan ajang politis, benar bahwa itu jabatan politik, namun bukan berarti apa-apa harus politis juga. Sekitar delapan bulan namun masih saja tarik ulur, berarti ada masalah serius yang dianggap main-main di sana. Fokus semata kekuasaan dan kursi saja.
Partai politik pengusung tidak serius mengelola Jakarta. Mereka hanya fokus pada kursi atau jabatan, soal tanggung jawab nol besar. Model demikian yang mau dikembangkan menjadi pemimpin nasional? Jelas tidak bukan?