Lihat ke Halaman Asli

Noprianto

Mahasiswa

KOHATI HMI Cab Luwuk Banggai Soroti Ketimpangan Gender dan Dorong Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banggai

Diperbarui: 29 Juli 2025   11:59

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kohati HMI Cabang Luwuk Banggai, LKK

Luwuk, 29 Juli 2025 --- Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Luwuk Banggai menyatakan keprihatinannya terhadap ketimpangan gender yang masih mengakar di berbagai sektor kehidupan masyarakat di Kabupaten Banggai. Dalam diskusi pada Forum LKK HMI Cabang Luwuk, KOHATI menyuarakan perlunya penerapan pengarusutamaan gender (PUG) sebagai pendekatan strategis untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki di daerah.

KOHATI HMI Cabang Luwuk Banggai, Sukmawati Nang, menilai bahwa ketimpangan gender bukan hanya persoalan representasi perempuan dalam kepemimpinan, melainkan juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, ekonomi, layanan kesehatan, dan ruang partisipasi publik yang setara. Ia menegaskan bahwa upaya menghapus ketimpangan tersebut harus dilakukan secara sistematis melalui pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan.

"Pengarusutamaan gender bukan sekadar jargon. Ini adalah pendekatan yang harus diinternalisasi dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten," ujar Sukmawati.

Menurutnya, di sejumlah wilayah pesisir dan pedalaman Banggai, perempuan masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang kerap tidak terlihat oleh kebijakan. Mulai dari beban kerja domestik yang tidak dihargai, keterbatasan akses terhadap modal usaha, hingga kurangnya pelibatan perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan.

Sukmawati menambahkan bahwa rendahnya perspektif gender dalam penyusunan program daerah menjadi salah satu penyebab utama stagnasi dalam isu kesetaraan. Ia menekankan bahwa pengarusutamaan gender tidak bisa diserahkan hanya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kita tidak bisa bicara pembangunan inklusif jika setengah dari populasi masih terpinggirkan. Setiap kebijakan harus diuji: apakah ia berpihak dan memberikan ruang yang adil bagi perempuan?" tegasnya.

KOHATI HMI Cabang Luwuk Banggai juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Banggai menyusun roadmap pengarusutamaan gender yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh adat, dan kelompok pemuda. Selain itu, Sukmawati juga menyoroti pentingnya pelatihan perspektif gender bagi aparatur desa dan ASN agar pemahaman soal kesetaraan tidak berhenti di level slogan.

Dengan semangat perubahan yang dibawa generasi muda, KOHATI berharap pengarusutamaan gender tidak lagi menjadi isu pinggiran, melainkan menjadi arus utama dalam setiap proses pembangunan daerah. Bagi Sukmawati dan KOHATI, perjuangan kesetaraan bukanlah tugas satu kelompok, tetapi tanggung jawab bersama demi masa depan Banggai yang lebih adil bagi semua.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline