Noor Johan Nuh
Minta Bertemu Presiden Soeharto
Dalam majalah TEMPO edisi 23 Oktober 1993, memuat tulisan berjudul "Empat Yang Mengundang Tanya" yaitu tentang kunjungan Perdana Menteri Yitzhak Rabin ke Jakarta.
Ditulis di TEMPO antara lain; Sebuah Boeing 747 milik Angkatan Udara Israel mendarat di Pelabuhan Udara Militer Halim Perdanakusuma, pada Jumat, 19 Oktober 1993, pukul 12.30. Setelah pintu dibuka dan tangga diturunkan, tampak turun orang yang paling mendapat berita besar yakni Perdana Menteri Yitzhak Rabin, yang langsung terbang dari Beijing ke Jakarta.
Dibalik Kunjungan Rabin ke Jakarta
Bagaimana proses hingga Yitzhak Rabin bisa datang ke Jakarta diceritakan oleh mantan Ketua Badan Koordinasi Intelijen Indonesia (BAKIN) Letnan Jenderal Sudibyo.
Pada satu hari di bulan September, seorang warga negara Eropa (tidak disebut negaranya) menemui ketua BAKIN di kantor. Tamu itu menyampaikan pesan bahwa Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan rombongan sedang berada di Beijing, China. Dalam penerbangan kembali ke Israel---disebutkan tanggal dan jamnya---pesawat yang membawa Rabin dan rombongan berada di wilayah udara dekat dengan Jakarta. Jika diijinkan Rabin bertemu dengan Presiden Soeharto, pesawat bisa mendarat di Jakarta sekitar pukul 14.00, setelah bertemu Presiden, pukul 16.00 pesawat sudah meninggalkan Jakarta.
Jenderal Sudibyo yang adalah kepala intelijen di Indonesia, melalui jaringannya, mengindentifikasi tamunya itu. Melalui imigrasi dan berbagai jaringan, hingga diketahui indentitas tamu itu dengan tepat.
Selanjutnya hal itu dibahas bersama Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) ABRI Letnan Jenderal Ary Sudewo. Dari pembahasan itu disimpulkan bahwa data dan pesan yang disampaikan tamu tersebut bisa dipercaya.
Pertanyaan selanjutnya apakah informasi ini perlu dilaporkan kepada Presiden Soeharto atau tidak. Mereka berdua sadar betul tentang status Israel dalam kebijaksanaan dilplo-matik Indonesia. Namun sepakat bahwa Badan Intelijen tidak boleh membekukan informasi penting kepada pimpinan apa lagi mempunyai nilai mendekati "dapat dipercaya." Juga disepakati BAKIN belum perlu melaporkan kepada Menko Polkam dan Departemen Luar Negeri karena informasi ini masih perlu diperlakukan sebagai informasi dengan klasifikasi "sangat ra-hasia."