Setelah kasus OTT Romahurmuziy (Romy), bekas Ketum PPP, dan resmi statusnya sebagai tersangka yang dinyatakan oleh KPK, karena dugaan terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag), mendadak Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag beramai-ramai mengunggah hashtag (tagar) "#BanggaJadiASNKemenag" di media sosial.
Ini adalah semacam pernyataan sikap dari ASN Kemenag yang punya moto "Ikhlas Beramal" ini yang merasa tersinggung institusinya dinyinyir dan dirisak oleh publik, lantaran kasus OTT Romy yang melibatkan pejabat Kemenag di daerah.
Seiring dengan itu, acara talkshow di salah satu stasiun televisi yang mengangkat tema ini dan menjadi isu yang dikaitkan dengan suasana pilpres yang sudah kadung memanas, menambah hujatan publik bertubi-tubi terhadap Kemenag.
Apalagi salah satu nara sumber Prof. Mahfud Md, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), menyampaikan secara blak-blakan apa yang terjadi di Kemenag selama ini. Pernyataannya seakan-akan menjadi bola liar yang terus bergulir dan viral di ruang publik sebagai opini publik di lini masa.
Tidak sedikit ASN Kemenag merasa gerah dan marah dengan pernyataan Mahfud Md ini. Respons dan protes ASN Kemenag yang notabene merasa relatif bersih dan lurus selama ini kepada Mahfud Md dinyatakan dengan mengunggah tagar tersebut.
Bahkan tulisan Mujiburrahman, Rektor UIN Antasari, Banjarmasin Kalimatan Selatan, berjudul, "Berimbang itu Adil", adalah respons dan klarifikasi atas pernyataan Mahfud Md tersebut. Poinnya dalam tulisan itu bahwa, jangan sampai karena satu dua kasus hukum lantas menggebyah uyah Kementerian Agama sebagai institusi yang buruk. Bersikap adillah, begitu. Karena masih banyak ASN Kemenag yang menunjukkan kinerjanya yang baik dan prestasi yang membanggakan.
(Sumber)
Merespons tulisan Rektor UIN Antasari tersebut dan karena tidak sedikit keberatan ASN Kemenag atas pernyataannya, Mahfud Md lewat akun twitter, akhirnya minta maaf tanpa harus menarik pernyataannya di acara talkshow itu.
OTT Romy beserta dua pejabat di Kemenag adalah oknum. Itu adalah kasus personal, bukan persoalan kelembagaan. Tidak ada kaitannya dengan Kementerian Agama sebagai institusi. Walaupun benar kasus hukumnya dikaitkan dengan dugaan jual beli jabatan di Kemenag.
Apa yang dilakukan aparatur Kemenag adalah sah dan wajar. Ini tidak lain adalah upaya untuk menampik generalisasi kesan buruk dan menciptakan kesan baik terhadap institusi. Menenun kembali marwah Kemenag yang sempat sedikit terkoyak.
Jangan sampai gegara satu dua oknum melakukan keburukan, kemudian menggebyah uyah bahwa institusi secara keseluruhan menjadi buruk pula. Menyadari bahwa, "Karena nila setitik rusak susu sebelanga."
Walaupun begitu, lebih baik, "Tangkap tikusnya, tapi jangan bakar lumbungnya," teriak ASN Kemenag. Mereka tidak mau terbawa-bawa dan terseret arus negatif dalam kasus ini. Mereka sudah menunjukkan kinerjanya dengan baik selama ini.