Lihat ke Halaman Asli

Muhammad Yusuf Ansori

Mari berkontribusi untuk negeri.

Konten Internet Diawasi, Jangan Sampai Basi

Diperbarui: 2 Februari 2020   00:46

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPRI RI meminta KPI memperketat pengawasan siaran via internet (29/1/2020). (Foto: sindonews.com)


Privasi, tidak terlalu darurat untuk dijaga. Bagi saya, tidak apa Pemerintah mengawasi perilaku kita di dunia maya asalkan hidup bahagia dan sejahtera.


Bukankah kita adalah masyarakat yang guyub bukan penganut individualisme. Jadi, tidak perlu juga mengagungkan privasi dan menjadikannya alasan agar tidak mau diganggu petugas berwenang.

Demi keamanan, kenyamanan serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara maka arah kehidupan manusia Indonesia perlu dikemudikan oleh negara. Saya tidak sependapat dengan konsep kebebasan berekspresi tanpa kendali, apalagi di ruang publik.

***

Manusia Indonesia perlu diajarkan untuk beradab dan berperadaban. Cara kita memandang dunia yang dinamis tanpa pijakan filosofis malah membuat keadaan semakin miris. Dengan alasan keterbukaan informasi, konten media massa malah semakin tanpa substansi.

Negara mempunyai kewajiban mendidik warganya agar memiliki cara dan gaya hidup yang bisa dimaklumi. Saya pendukung rezim pengawasan informasi di tengah publik. Buat saya, informasi harus menjadi barang berharga sehingga layak dikonsumsi.

Kelayakan dikonsumsi itu memang besifat subjektif bergantung siapa yang menilai. Untuk penilaian, kita serahkan kepada Pemerintah yang punya otoritas. Bukankah kita sudah mengikrarkan diri pada mereka yang sanggup memimpin negeri ini.

***

Tidak terkecuali konten yang sifatnya sekedar hiburan, pengawasan memang perlu dilakukan. Negara mesti hadir menyuguhkan hiburan yang sekaligus memperkuat karakter bangsa.

Buat saya, idealisme semata tidak cukup untuk menggerakan warga negeri ini untuk bersama melaksanakan pembangunan. Menyelaraskan pola pikir juga harus dilakukan, walaupun bukan berarti harus menyamakan.

Negara harus menjadi "panglima" dalam peperangan pemikiran dan perebutan pengaruh dalam percaturan global. Arus informasi baik berupa narasi atau sekedar fiksi, haruslah melalui proses seleksi.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline