The King of Lip Service. Saya tahu ke mana pikiran Anda berkelana saat membaca kalimat itu. Akan tetapi, yang ingin saya singgung bukanlah gambaran dari kasus itu, melainkan permasalahan yang melatarbelakanginya, yaitu kebebasan berbicara.
Meskipun isu ini terdengar membosankan, tapi kebanyakan dari kita baru sampai di permukaannya saja.
Seperti yang Bapak Presiden katakan dalam video tanggapannya, bahwa kritik semacam itu merupakan bagian dari kebebasan berbicara di negara demokrasi. Kenyataannya memang demikian: kebebasan berbicara dipahami sebagai hal mendasar dalam demokrasi.
Kebebasan berbicara dapat menyingkap segala informasi dan kritik yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mereka punya bekal pengetahuan dalam bernegara.
Karenanya, kebebasan berbicara tidak hanya mencakup "mengungkapkan", tetapi berkaitan pula dengan "menerima".
Dengan begitulah diharapkan setiap warga negara punya pengetahuan yang luas agar partisipasinya dalam tata kelola negara dapat meningkatkan kualitas dan bukannya mengacaukan tatanan yang ada.
Bagaimanapun juga, kebebasan berbicara dapat menjadi sarana untuk memberikan keseimbangan antara stabilitas dan perubahan.
Kendati demikian, tujuan mulia dari kebebasan berbicara malah sering disalahpahami oleh beberapa pihak sehingga mereka menjadikan "kebebasan berbicara" sebagai dalih yang mengatasnamakan "kemuliaan".
Padahal, perilaku demikianlah yang kemudian mengotori "kesucian" konsep demokrasi.
Salah kaprah dari kebebasan berbicara
Jika kita merujuk pada KBBI, kebebasan diartikan sebagai keadaan bebas. Dan bebas itu sendiri (dalam sumber yang sama) berarti lepas sama sekali, merdeka, tidak terikat atau terbatas oleh aturan dan sebagainya.
Sedangkan dalam makna filosofis, kebebasan merupakan suatu kondisi di mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya.