Lihat ke Halaman Asli

Gejolaknya Harga Minyak Dunia Membuat Pusing Pemerintah

Diperbarui: 18 September 2022   06:43

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

BBM (bahan bakar minyak) adalah bahan bakar yang dihasilkan dari penguraian minyak mentah. Bahan bakarnya sendiri berasal dari bahan bakar fosil. Keberadaan bahan bakar minyak semakin menipis, bahkan pada tahun 2025 diperkirakan pasokan minyak akan habis. Bahan bakar merupakan salah satu komoditas yang berasal dari sumber daya alam dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai oleh negara. 

Oleh karena itu, pengelolaan migas harus memaksimalkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia mengatur BBM melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dikutip dari situs resmi Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 diundangkan pada tanggal 23 November 2001 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pemerintah saat ini sedang mengkaji kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena tingginya harga minyak dunia.

Lonjakan harga BBM tahun ini merupakan hal yang sangat mengejutkan bagi masyarakat Indonesia. Karena pada 3 September 2002, pemerintah mulai mensubsidi harga solar dengan subsidi awal Rp 5.150 menjadi Rp 5.150. Dengan harga Rp 6.800 per liter, Pertalite awalnya tersedia dari Rp 7.650 hingga Rp 10.000 per liter, sedangkan Pertamax tersedia dari Rp 12.500 hingga Rp 14.500 per liter. 

Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat dibutuhkan masyarakat karena telah menjadi salah satu komoditas penting yang digunakan hampir setiap hari. Oleh karena itu, penentuan harga bahan bakar minyak sangat penting bagi masyarakat, dan harga bahan bakar minyak juga mempengaruhi besar kecilnya defisit anggaran nasional.

Jokowi mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk mendukung rakyat dari gejolaknya harga minyak dunia. "Saya ingin harga BBM di indonesia masih bisa terjangkau dengan memberikan subsidi APBN," ungkap Jokowi. "Mestinya uang negara harus di prioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarkat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit yaitu mengalihkan subsidi BBM," tegas Jokowi. 

Dengan harga BBM yang fantastis bagi kalangan awam di yakini bahwa akanya adanya dampak bagi perekonomian di indonesia. Bisa bisa tingkat inflasi bisa tembus sampai 6%, suku bunga semakin tinggi, bisa terjadi stagflasi, pasar saham akan tertekan, dan tarif angkot akan menjadi mahal. 

Kabar kenaikan harga BBM ini sudah terdengar dimana mana atau sejak beberapa pekan terkahir, hingga memicu adanya perdebatan dan panic buying di sejumlah lokasi. Dalam 5x tahap kenaikan sejak era Bapak SBY hingga sampai pemerintahan sekarang yaitu Bapak Jokowi, bahwa pengumuman kenaikan harga BBM di lakukan di hari libur. 

Pergerakan IHSG saat satu hari sebelum pengumuman terdapat ada yang cenderung negatif, tercatat 4 kali kecenderungan stagnan, 5x melemah dan satu kali menguat. Bahwa hal ini bisa mengakibatkan pemicu untuk melemahnya IHSG hari ini. Menurut Bayu, setidaknya dua hal yang perlu menjadi perhatian bersama. 

Pertama, pemerintah dan badan usaha harus betul betul bersinergi agar pengambilan keputusan tidak telat. Pasalnya, semua benar benar mengambil langkat untuk mengamankan pasokan maupun harga. Sehingga persaingan bukan hanya antar pengusaha aja melainkan antar negara melalui kebijakan pemerintah masing-masing. "Jadi jangan telat mau ambil impor ya impor, kalau nggak impor ya putuskan gak impor. 

Kemudian yang kedua kita harus mulai menata ulang sistem pangan kita," ujarnya. Adapapun cerita masa lalu, seperti pada tahun 2014 contohnya, saat harga BBM jenis Premium yang saat itu paling banyak di konsumsi atau banyak paling banyak minatnya, dinaikkkan pada bulan November hingga 30%. Inflasi kemudian melesat hingga 8,36%(yoy).

Dampak kenaikan BBM ini ternyata tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga berimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia. BBM sangat di perlukan untuk operasional perusahaan, sehingga jika mahal akan membebani biaya produksi. Kenaikan BBM meningkatkan angka pengangguran di Indonesia dan tingakat kemiskinan juga bertambah. Padahal BPS telah melaporkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan setelah pandemi pada bulan maret 2022. Tingkat kemiskinan per maret mencapai 9,54% atau 26,16 juta orang. Turun 0,6 point atau 1,38 juta orang. Di bandingkan dengan september 2021,menurun tingkat kemiskinan mencapai 0,17 point atau sikitar 0,34 juta orang. Namun gari kemiskinan berubah signifikan menaik 3,975% di bandingkan september 2021 menjadi Rp 505.469 pada Maret 2022. Bukan tidak mungkin, jika pengangguran dan tingkat kemiskinan yang meningkat membuat timbul kekacuan hingga demo. 

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline