Jika Pak Heru mampu menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta meskipun tanpa wakil gubernur, maka pertanyaan nya adalah, apa fungsi wakil gubernur selama ini?
Sering kita melihat posisi wakil gubernur yang tidak penting. Dalam artian, wakil gubernur sering dianggurin. Tak ada kerjaan, kecuali mewakili gubernur yang berhalangan.
Masih mending sih.
Bagaimana kalau gubernur dan wakil gubernur yang lebih sering berasal dari beda partai terus bertengkar pada saat melaksanakan atau membuat kebijaksanaan?
Gubernur atau wakil gubernur sudah pasti bukan elite partai yang selalu berada di Jakarta. Mereka biasanya juga cuma elite daerah. Sehingga kebijakan partai yang berbasis di Jakarta tidak sejalan dengan kondisi lokal.
Perpecahan kongsi dalam satu bahtera jelas akan banyak merugikan masyarakat. Sehingga perlu dihindari sejauh mungkin.
Dari pengalaman seperti itu, memang perlu dikaji benar, apakah wakil gubernur masih memiliki fungsi. Jika lebih banyak mudarat nya, akan lebih baik jika dihilangkan saja jabatan wakil gubernur.
Di setiap provinsi sendiri sudah begitu banyak kepala dinas. Mereka lebih menguasai teknis setiap bidangnya. Jika setiap dinas sudah berjalan dengan baik, gubernur toh cukup mengkoordinir.
Terlalu banyak hal terbuang percuma hanya untuk jabatan yang tak ada gunanya seperti wakil gubernur. Tanpa wakil gubernur, jakarta juga bisa berjalan dengan baik.
Kenapa hal itu dibiarkan.