Cawapres Sandiaga Uno punya program cemerlang yang bisa menggaet generasi milenial. Sandi berjanji akan menghapus UN jika dia dengan Prabowo mampu memenangkan kompetisi Capres-cawapres 2019.
Tapi, hal demikian juga menunjukkan bahwa politisasi pendidikan terus terjadi dan sering dianggap sebagai hal biasa. Padahal politisasi pendidikan merupakan awal dari hancur nya pendidikan.
Seharusnya, pendidikan dikelola secara profesional. Pendidikan tidak boleh dipolitisasi. Biarkan ahli ahli pendidikan yang ada di lembaga independen yang merumuskan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan.
Penghapusan UN yang digagas Sandiaga Uno merupakan politisasi pendidikan. Demikian juga, kelahiran UN dulu di zaman Orde Baru. Lahir karena politisasi, upaya penghapusan nya juga politisasi yang akan membuat pendidikan semakin hancur.
Orang yang paling gigih mempertahankan UN adalah Wapres Jusuf kalla. Bahkan beliau yang terus menaikan standar kelulusan, waktu itu UN menjadi penentu kelulusan peserta didik, sehingga ada siswa yang gantung diri gara gara tidak lulus UN.
JK menganggap UN sebagai pemicu semangat belajar. Tapi, nyatanya bertahun-tahun UN dilaksanakan, tak terlihat semangat belajar. Belajar justru semakin membosankan karena guru pun lebih suka mengulang ulang soal sampai peserta didik hafal jawabannya bukan mampu bernalar dengan baik.
Dan akhirnya, UN hanya menjadi persoalan soal soal, bukan sebuah upaya meningkatkan kemampuan bernalar.
UN bertahun-tahun menjadi momok para siswa. Sampai akhirnya, UN yang lahir karena politisasi pendidikan berubah ujud menjadi sebuah peristiwa yang sakral. Ada gerakan sakralisasi UN. UN berubah menjadi urusan keagamaan.
Setiap tahun, menjelang UN, semua sekolah ramai-ramai menyelenggarakan Istighosah. Mereka menangis meminta ampun atas dosa dosa selama ini, dan meminta dimudahkan dalam mengerjakan UN. Benar benar telah berubah menjadi urusan samawi.
UN semakin menakutkan.