Sukarno menyampaikan proposal tentang Dasar Negara Indonesia. Pada bagian akhir isi pidatonya, selain Pancasila juga ditawarkan alternatif lain yakni Trisila dan Ekasila. Gagasan alternatif ini menitis pada Pasal 7 RUU Haluan Ideologi Pancasila yang viral baru-baru ini. Alangkah absurd-nya bila ini diterima, lalu kita masih menyebutnya sebagai Ideologi Pancasila. Karena Pancasila disebut Pancasila bila bilangannya lima.
Demokrasi di ruang gema sosial media bergemuruh, seperti ciri khasnya yang superfisial dan ahistoris. Setidaknya itu adalah refleksi dari penolakan keanehan dalam bernegara. Mungkin sekelompok orang sedang melakukan test the water, siapa tahu ini bisa lolos sehingga misi lain bisa diselinapkan.
Paling tidak suara umatnet telah juga mewakili tiga organisasi besar keagamaan yakni PBNU, Muhammadiyah, dan MUI. Draf RUU Haluan Ideologi Pancasila terdiri dari 10 bab itu dinilai tidak urgen.
Pasal 7 yang memuat setidaknya tiga kata kunci, yakni trisila, ekasila, dan ketuhanan yang berkebudayaan ini dikritik sebab merujuk pada Pidato Sukarno pada 1 Juni 1945, bukan Pancasila yang disepakati dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Para pihak yang keberatan dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila juga mempersoalkan ketiadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Tap MPRS) Nomor XXV Tahun 1966 dalam konsideran. Tap yang diteken Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang dan larangan menyebarkan ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Komunisme adalah ajaran ketinggalan zaman yang paling efektif sebagai sentralisasi kekuasaan dengan sejarah berdarah di mana-mana. Ia mampu menikam demokrasi, tapi tak mampu memberi makan. Negara-negara komunis kecuali Korea Utara terpaksa harus berperan banci, dengan meminjam ideologi Kapitalisme -milik musuh- untuk menjaga dapurnya agar tetap berasap.
Hampir tidak ada alasan waras untuk mempertahankan komunisme abad ini kecuali siasat diktatorial dengan memanfaatkan imaji utopia kaum proletar dan mimpi orang kiri yang bangun kesiangan.
Pancasila sudah final sebagai falsafah dan dasar Negara. Falsafah adalah kata lain dari filsafat yang bersifat das sollen, normatif, utopis. Sedangkan bila kita membelalakkan mata untuk mengamati implementasi Pancasila yang das sein, pragmatif, dan bila lepas kendali akan menuju distopia, maka tidak ada yang sedang baik-baik saja.
Pemerintahlah yang harus memberi contoh bagaimana setiap sila dapat dijalankan, bukan sekadar mendikte rakyat, dan sibuk menghukum murid yang kencing berlari. Penguasa tidak bisa memborong habis seluruh tafsir Pancasila, mengambil peran protagonis sendirian, sampai ia bisa membuktikannya.
Tinjau: Menutup Ruang Debat Pancasila