Banyak yang membuat analisis bahwa Presiden Jokowi adalah presiden terlemah sepanjang Indonesia merdeka. Karenanya ada pesimisme yang membesar. Rakyat, khususnya lapisan menengah atas mulai mempertanyakan kemampuan Presiden Jokowi menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan janji-janjinya pada kampanye pilpres. Meskipun demikian, agar lebih adil, kita bisa menggunakan analisis sederhana, faktor manakah yang lebih besar antara kelemahan dan kekuatan serta antara ancaman dan peluang yang dihadapi dan dimiliki Jokowi.
Jokowi terpilih menjadi presiden karena ia dipandang sebagai sosok yang mewakili rakyat banyak sebagai kawula, sebagai rakyat jelata. Ia berasal dari rakyat kebanyakan dan bahkan pernah tergolong sangat miskin, karena sewaktu kanak-kanak ia pernah tinggal di bantaran kali di Solo. Tapi meski berasal dari lapisan rakyat biasa yang tidak tergolong elit, Jokowi membuktikan ia seorang pemimpin yang efektif. Ia tercatat sebagai walikota Solo paling berhasil dan menjadi gubernur Jakarta yang sangat menjanjikan.
Rakyat mendukung Jokowi karena percaya ia mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Sebagian lagi mendukungnya karena ia menjanjikan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Kepercayaan rakyat itulah yang menjadi kekuatan utama Jokowi, sehingga ia mendapatkan dukungan 54% rakyat yang berhak memilih pada Pilpres 2014.
Akan tetapi dukungan rakyat itu mulai tergerus. Itulah yang menjadi ancaman berat yang dihadapi Presiden Jokowi. Dukungan rakyat kecil tergerus karena sejumlah kebijakannya yang memberatkan rakyat, seperti menaikkan harga BBM yang berdampak pada naiknya harga berbagai barang kebutuhan pokok termasuk ongkos transportasi. Meskipun Presiden Jokowi kemudian menurunkan harga BBM karena turunnya harga minyak dunia, barang-barang yang sudah terlanjur naik tidak kembali turun.
Sedangkan dukungan rakyat lapisan menengah tergerus karena tidak satunya perkataan Jokowi dengan perbuatan, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. Hal itu sebenarnya hanyalah sebagai akibat dari posisi Jokowi yang lemah di partainya sendiri, PDIP. Dia diposisikan hanya sebagai petugas partai, sebagaimana yang ditegaskan Puan Maharani, Puteri Mahkota PDIP. Artinya Jokowi hanyalah pekerja dan orang suruhan atau bahkan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebutnya jongos dari pemimpin partai.
Rakyat melihat, karena posisinya yang lemah di partainya, ia mulai melenceng dari janji-janjinya. Jokowi menjanjikan kabinet yang ramping, tetapi yang dilakukannya adalah membentuk kabinet yang gemuk untuk mengakomodasi masuknya orang-orang partai di pemerintahan.
Jokowi menjanjikan akan membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi. Tetapi ia memilih Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal kapolri. Pada hal BG sudah sejak lama dipublikasikan oleh media masa sebagai perwira polisi yang memiliki rekening gendut, yang tidak wajar dimiliki oleh seseorang yang selamanya berkarir sebagai polisi. Jokowi memilih BG karena ia adalah orang dekat Megawati yang menjadi ajudannya sewaktu menjabat sebagai presiden pada 2001 sampai 2004.
Bahkan setelah KPK menetapkan BG sebagai tersangka, Jokowi bergeming. Ia tidak membatalkan keputusannya mengusulkan BG sebagai calon tunggal kapolri ke DPR. Anehnya DPR kompak menyetujui usulan Jokowi, sama tidak pedulinya dengan Presiden Jokowi, bahwa BG berstatus tersangka korupsi. Maka terjadilah keriuhan. Lalu Polri membalas. Terjadilah pertarungan cicak lawan buaya jilid tiga. Bambang Wijojanto Wakil Ketua KPK dijadikan pula sebagai tersangka oleh Polri. Akibatnya Presiden Jokowi tersentak dan akhirnya memutuskan menunda pelantikan BG sebagai kapolri. Sampai hari ini kisruh politik tentang jadi tidaknya BG dilantik menjadi kapolri belum selesai. Presiden Jokowi terus mengulur waktu. Ia menyangka suasana gaduh akan berhenti sendirinya sehingga ia bisa mengambil keputusan dengan tenang.
Meskipun demikian, Presiden Jokowi masih mempunyai banyak peluang bagi keberhasilan pemerintahannya. Hasil kerja kerasnya bersama para menteri selama 100 hari pemerintahannya mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Koalisi Merah Putih (KMP) yang sebelumnya menjadi lawan politik Jokowi justru mulai mendukung kebijakan pro rakyat yang dijalankannya. Prabowo dan ARB sebagai pemimpin KMP menyatakan mendukung apapun keputusan yang diambil Jokowi dalam penetapan Kapolri.
Kebijakan Presiden Jokowi yang menaikkan harga BBM yang mengecewakan rakyat kecil, dan berlanjut pada penghapusan sebagian besar subsidi BBM, menghasilkan ruang fiskal lebih dari Rp 200 Triliun. Dengan demikian setiap tahun pemerintah Jokowi akan didukung oleh ketersediaan dana yang cukup signifikan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur ekonomi.
Peluang berikutnya adalah mulusnya pembahasan APBN-P 2015 di DPR, yang menurut rencana akan diputuskan pada hari Jumat (13/2/2015) yang akan datang. Dengan demikian, setidaknya selama setahun ke depan, Presiden Jokowi dapat merealisasikan visi dan misinya sesuai Nawacita dengan lancar. Apalagi APBN-P ditetapkan pada awal tahun, sehingga pemerintah memiliki waktu yang cukup panjang untuk merealisasikan berbagai program dan proyek yang sudah ditetapkan.
Peluang lainnya adalah tingginya apresiasi para pemimpin dunia kepada Presiden Jokowi, temasuk Presiden Obama dari AS dan Presiden Xi Yinping dari China. Undangan Presiden Jokowi kepada para pengusaha dalam pertemuan APEC pada akhir 2014 juga mendapatkan sambutan positif. Para investor tertarik dengan berbagai proyek pembangunan infrastruktur ekonomi yang akan dibangun, serta adanya janji untuk memudahkan perizinan.
Dengan demikian, jika Presiden Jokowi lolos dari kemelut pengangkatan Kapolri dan mampu membebaskan diri dari tekanan serta jeratan KIH, besar harapan Presiden Jokowi akan berhasil dalam menjalankan roda pemerintahannya. Apalagi jika Presiden Jokowi berhasil memenuhi berbagai janjinya. Jokowi menjanjikan akan menjadikan Indonesia berswasembada pangan dalam tiga tahun, membangun Tol Laut, pembangkit listrik 35000 MW, Jalan Tol lintas Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, dan sebagainya. Jika berbagai janji itu terealisasikan, maka pastilah rakyat akan kembali memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Jokowi.