Subsidi gas melon sudah semestinya dicabut pemerintah. Penyebabnya jelas, peminat gas ini tak hanya warga kurang mampu tapi juga para pengusaha dan orang kaya. Mereka memilih gas 3 Kg karena harga jauh lebih murah ketimbang gas 12 Kg, jika dihitung harga per 1 Kg.
Pendistribusian gas subsidi yang dilakukan pemerintah selama ini bermasalah. Kita tak boleh menutup mata. Oknum agen dan pengecer resmi terkadang dilema, apakah harus mengeruk pundi-pundi uang sebanyak-banyaknya dengan menjual gas kepada pengusaha dan mereka yang kaya, atau memprioritaskan hak warga miskin?
Kelangkaan gas melon yang kerap terjadi juga jadi catatan. Hal ini dimanfaatkan oknum pengecer gadungan. Mereka menjual gas ilegal, dengan berbagai modus : mengurangi isi gas atau menjual tabung palsu.
Tak jarang ada oknum curang. Isi gas melon murah diisikan/ dipindah pada tabung gas 12 Kg. Untung besar diraih karena harga per Kilogram gas melon jauh lebih murah.
Pelanggan gas melon tidak sedikit dari kalangan menengah dan pengusaha. Mereka bisa menghabiskan per-hari 1 hingga 2 tabung, bahkan lebih untuk usahanya. Sedang warga rumahan paling banter seminggu 3-4 tabung.
Padahal, sesuai kebijakan pemerintah, gas melon diperuntukkan masyarakat miskin. Tapi lumrah kita temui orang kaya menyerobot hak warga tidak mampu. Mereka miskin sejak dalam pikiran.
Dilema tersendiri bagi agen saat gas melon langka di pasaran. Terlebih bagi pengecer yang sudah mempunyai pelanggan tetap. Pelanggan ini tergolong mampu, tetapi meminta jatah gas tidak dikurangi, meski gas langka di pasaran.
Mereka berani membayar harga lebih tinggi. Orang kaya terpenuhi kebutuhan gasnya. Orang miskin terpaksa pontang-panting membeli gas ke pengecer lain. Kadang tak berhasil.
Bagi agen, target penjualan sebanyak-banyaknya adalah mutlak. Mereka tak peduli siapa yang membeli gas. Ada uang, ada barang. Sehingga wajar jika pemerintah mengevaluasi pendistribusian gas melon. Agen dan sub-agen diminta mendata warga yang tidak mampu. Merekalah yang berhak atas subsidi gas.
Pada pertengahan tahun ini akan diberlakukan aturan ketat. Pemerintah berencaba membuat skema distribusi. Hanya warga yang tidak mampu yang bisa membeli gas melon. Pembelian dibatasi 3 tabung gas per-rumah tangga setiap bulan.
Kebijakan pembatasan diterapkan untuk mengatasi distribusi salah sasaran. Data dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2019) terdapat 10 % warga mampu memakai gas melon.