Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diatur secara tegas dalam UUD 1945 yaitu Pasal 29 dan amandemenya. Pendidikan merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara dan didukung oleh seluruh rakyat. Namun, hingga saat ini, pelaksanaan tugas tersebut belum sepenuhnya terlaksana di bidang pendidikan, bahkan terasa jauh dari tujuan yang diinginkan.
Meski dari sisi pendanaan untuk 2009, target anggaran pemerintah adalah 20% dari APBN. Pasca pemberlakuan otonomi daerah dan pemberlakuan otonomi pendidikan, pengelolaan pendidikan tidak lagi terpusat. Saat ini, peran pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan sangat terbuka, meskipun sumber daya manusia dan pendanaan pendidikan di berbagai daerah mengalami kesulitan.
Hubungan antara pendidikan dan politik sangat erat dan selalu berkaitan erat, dapat dilihat bahwa politik nasional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan pendidikan suatu negara. Tidak berlebihan jika banyak pakar memandang pendidikan sebagai salah satu upaya atau sarana mempertahankan kekuasaan negara. Michael W. Apple dari Tilaar (2003: 145)
menjelaskan bahwa budaya politik suatu negara disalurkan melalui lembaga pendidikannya, sehingga dalam pendidikan, kemauan politik atau sistem kekuasaan dapat disalurkan ke dalam masyarakat.
Upaya menanamkan asas dan kesepakatan nasional melalui pendidikan dilakukan dengan cara yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, karena seringkali begitu tersirat dalam materi atau kurikulum pendidikan sehingga mereka yang menerima dan menerima pendidikan tanpa sadar melakukannya. tujuan spesifik juga didukung.
Tanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan menjadi berat, yang menjadi tantangan tersendiri. Mengingat kemampuan ekonomi negara saya saat ini yang rendah, pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan, sudah banyak bukti dari negara maju lainnya yang memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia dapat mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.
Sistem politik yang berlaku di suatu negara selalu terkait dengan kebijakan negara tersebut, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Pertama, ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa pendidikan adalah pendidikan dan politik adalah politik, atau keduanya terpisah. Kedua, ada sekelompok orang yang menganggap keduanya berkaitan. Pendapat mana yang paling tepat untuk diperdebatkan.
pendapat yang pertama mengasumsikan bahwa mencampuradukkan antara pendidikan dan politik akan merugikan pendidikan karena didalam politik terdapat kondisi buruk atau jelek menurut pendapat kelompok masyarakat tertentu.
Hal ini wajar karena sebelum sebuah peraturan pendidikan diputuskan, harus melalui diskusi yang sangat intens antara legislatif dan eksekutif. Kita ingat bagaimana UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tertunda lama karena ada pasal yang sedang dibahas.
Ada tarik ulur antara kelompok yang berbeda, yang biasa terjadi di dunia politik. Dari beberapa contoh di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam dunia pendidikan politik, pendidikan politik juga memegang peranan vital, bukan sekedar pelengkap.