Lihat ke Halaman Asli

Mazzay Majdy Makarim

The end Justify the Means

Inkonsistensi dan Paradoks Pemerintah terhadap Aturan Mudik Tahun Ini

Diperbarui: 15 April 2021   14:46

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Mudik lebaran tahun 2021 resmi dilarang oleh pemerintah demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Baik kendaraan umum maupun pribadi semuaya dilarang untuk beroperasi ke luar kota (mudik) sejak tanggal 6-17 Mei 2021. 

Bahkan pemerintah pun menegaskan akan memberikan sanksi melalui Permenhub bagi masyarakat yang tetap melakukan mudik. "Kami tetap konsisten untuk melaksanakan kebijakan larangan mudik. 

Kami tengah melakukan finalisasi Permenhub tersebut yang akan segera kami terbitkan dalam waktu dekat," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di laman Kemenhub, Ahad (4/4). 

Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai respon di masyarakat, karena kebijakan ini dianggap tidak sesuai dengan aturan pemerintah yang tetap membuka akses wisata di berbagai tempat. 

Selain itu sebelumnya pemerintah juga tidak melarang masyarakat untuk melakukan mudik atau diperbolehkan. Kebijakan yang bisa dikatakan plin-plan dan juga paradoks seperti ini membuat beberapa sektor industri yang sempat optimis untuk menghadapi pandemi kembali pesimis. 

Dengan tidak adanya kejelasan seperti ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwasannya kebijakan larangan mudik tidak akan efektif. Dengan dalih untuk mencegah penyebaran COVID-19 akan tetapi sektor wisata masih dibuka sama aja penyebaran COVID-19 tidak akan bisa dibendung.

Walaupun memang pemerintah menjamin bahwasannya pembukaan sektor wisata tidak bertolak belakang dengan kebijakan larangan mudik, dan juga memang pemerintah menyiapkan beberapa opsi ketat agar sektor wisata yang dibuka ini tetap aman dan tidak menimbulkan cluster baru. 

Langkah pemerintah yang seperti ini tidak hanya sekali dua kali, beberapa kali pemerintah kerap membuat kebijakan yang memang menimbulkan kebingungan di masyarakat. 

Bagi masyarakat awam hal seperti ini membuat mereka resah, momen lebaran yang memang hanya sekali setiap tahun dan memang digunakan khusus untuk menjalin silaturahmi antar keluarga dapat terputus dengan adanya kebijakan seperti ini.

Memang yang ditakutkan oleh pemerintah adalah dengan adanya kerumunan yang ditimbulkan jika mudik lebaran ini tetap diadakan. Akan tetapi, acap kali beberapa tokoh dari pemerintah justru melanggar hal tersebut. 

Seperti yang kita tahu bahwasannya belum lama ini Presiden dan salah satu jajaran Menteri menghadiri pesta pernikahan salah satu publik figur. Yang mana tentu saja ini sebuah blunder yang sering kali tidak difikirkan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kritik terhadap pemerintah.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline