Mohon tunggu...
Mazzay Majdy Makarim
Mazzay Majdy Makarim Mohon Tunggu... Mahasiswa - The end Justify the Means

Tulisan yang semoga bisa mencerdaskan masyarakat!

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Inkonsistensi dan Paradoks Pemerintah terhadap Aturan Mudik Tahun Ini

15 April 2021   14:43 Diperbarui: 15 April 2021   14:46 459
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Salah satu musisi ternama Indonesia juga membuat cuitan di media sosialnya yang menggambarkan bagaimana kekesalannya terhadap regulasi pemerintah. 

"Banyak paradoks di negeri ini. Mudik dilarang, tapi destinasi wisata buka serempak. Penutupan jalan raya, tapi malah macet di sana-sini. Izin resepsi masyarakat dipersulit, tapi pernikahan seleb dihadiri langsung oleh pemimpin negara. 

Ah, tapi saya tahu apa. Cuma rakyat jelata," tulis Fiersa Besari lewat akun Twitter-nya @FiersaBesari pada Minggu (4/4). Regulasi yang memang kerap kali menyusahkan rakyat jelata membuat tingkat trust masyarakat kepada pemerintah tentu saja menurun. Aturan yang selalu timpang dan hanya menguntungkan para oligark, yang mana tentu saja rakyat kecil semakin terbelenggu.

Keadaan rakyat semakin hari semakin tertindas, sebagai rakyat jelata kita selalu mempertanyakan kebijakan seperti ini apakah tetap berlaku bagi pejabat-pejabat publik? Karena berdasarkan bukti empiris sering kali kebijakan seperti ini nantinya justru dimanfaatkan bagi beberapa pejabat publik untuk melakukan kegiatan mereka. 

Sebagai pejabat tentu saja mereka dapat melakukan segala hal, karena semua bagian mulai dari ekonomi, media, kebijakan, dll, semuanya mereka miliki. Dengan banyaknya sumber daya yang mereka miliki tentu saja membuat pejabat mudah untuk melanggar sebuah kebijakan ini.

Sebuah kebijakan yang memang nantinya berdampak luas terhadap masyarakat, seharusnya memang ada transparansi yang jelas. Mulai dari segi sosial dan masyarakat, ekonomi, politik, budaya, dll, semuanya harus diperhatikan dengan baik dan juga difikirkan matang-matang agar sebuah kebijakan ini dapat seimbang, bukan justru menimbulkan suatu kontraproduktif terhadap kebijakan itu sendiri. Transparansi sangatlah penting agar kita tahu bagaimana sebuah kebijakan ini dampaknya kedepan, karena dengan tidak adanya transparansi membuat masyarakat curiga akan suatu kebijakan.

Paradoks yang dibuat oleh pemerintah menjadi suatu bahan lelucon dan menggambarkan bahwasannya pemerintah tidak konsisten dalam membuat kebijakan. Walaupun memang dengan dalih melarang mudik untuk menghentikan penyebaran COVID-19 tanpa merugikan faktor ekonomi dan kreatif, tetapi tetap saja bagaimana sebuah peraturan yang dibuat kerap kali bertolak belakang? Hal seperti ini menimbulkan beberapa kecurigaan, dimana memang kebijakan ini difokuskan untuk membantu pemerintah menaikkan pundi-pundi rupiahnya melalui wahana-wahana wisata yang dikelola oleh pemerintah.

Jika memang terbukti seperti itu, maka tidak bisa dipungkiri pemerintah menjadi suatu pemerintahan yang kleptokrasi. Atau sebuah pemerintahan yang memang hanya ingin memperkaya pihak-pihak tertentu atau justru memperkaya diri mereka sendiri. Tentu saja pemerintah sebagai pengayom rakyat tidak bisa melakukan hal seperti ini. Yang mana nantinya justru membuat pemerintahan tidak bisa berjalan sesuai dengan tugasnya. Mereka justru akan terfokus untuk memperkaya diri mereka sendiri.

Jika sebuah pemerintahan menerapkan sistem seperti ini. Tentu saja kemaslahatan rakyat menjadi terdegdradasi. Padahal sebenarnya di sistem demokrasi seperti yang ada di Indonesia, kemaslahatan rakyat adalah hukum atau tataran tertinggi yang dipegang oleh sistem demokrasi. Jika rakyat saja dipersusah oleh aturan pemerintah justru membuat kapabilitas pemerintah semakin dipertanyakan.

Pernyataan pemerintah diawal yang mana mengizinkan mudik bagi masyarakat, walaupun kemudian memang dilarang dengan berbagai alasan. Sikap pemerintah diawal menandakan tidak ada keseriusan pemerintah dalam menangani kesehatan. Hal ini tentu saja menimbulkan efek yang berkelanjutan jika terus menerus seperti ini. Sebuah kebijakan dibuat tidak konsisten dan harus menunggu untuk dikritik terlebih dahulu. Dengan demikian menandakan bahwasannya sikap pemerintah yang tidak bisa menentukan sikap dengan baik. Sikap seperti itu tentu saja menjadi hal yang konyol jika sebuah pemerintah selalu merubah-rubah kebijakan dan tidak bisa menjamin kemaslahatan rakyat.

Bagaimana bisa sebuah aturan dibuat selalu berganti-ganti dengan range waktu yang sangat singkat? Hal itu menandakan tidak adanya persiapan yang matang sebelum aturan tersebut dikeluarkan kepada publik. Semestinya sebelum aturan/pernyataan dari pemerintah itu dikeluarkan terdapat cross check yang rinci agar tidak terjadi miskonsepsi baik di jajaran pemerintah ataupun di masyarakat. Sebagai pihak yang memang membuat aturan di masyarakat hal tersebut tidak bisa dijadikan kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan buruk mengenai inkonsistensi pemerintah harus segera dihilangkan. Akan tetapi faktanya hingga saat ini kesalahan-kesalahan seperti itu masih sering terjadi. Probabilitas untuk mengurangi kesalahan seperti itu masih sangatlah kecil. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah seharusnya adalah orang-orang terpilih yang memang memiliki kualitas yang bermutu. Bukan justru sering melakukan inkonsistensi terhadap setiap kebijakan yang ada.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun