Ada semboyan terkenal Bapak Proklamator Ir Soekarno, 'Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah' (Jasmerah). Semboyan tersebut disampaikannya dalam pidato terakhirnya pada Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1966.
Dalam pidato tersebut Soekarno menyebutkan antara lain bahwa Indonesia saat itu menghadapi tahun yang gawat, perang saudara, dan seterusnya.
Hal tersebut mungkin berlaku juga hari ini. Kondisi berseberangan antara kelomok religius dan kelompok yang katanya paling Pancasilais semakin meruncing. Ditambah lagi dengan perilaku-perilaku elite politik yang seakan meninggalkan sejarah, bahkan mengaburkan fakta sejarah demi kekuasaan semata.
Salah satunya adalah pernyataan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani yang membandingkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan Progaram Keluarga Harapan (PKH) era pemerintah yang saat ini berkuasa.
Padahal 10 tahun pemerintahan SBY (2004-2014), PPP adalah salah satu partai koalisi pemerintahan saat itu. Harusnya Asrul Sani tahu dan sadar bahwa PKH dan BLT merupakan program pro rakyat warisan pemerintahan SBY. PKH dan BLT merupakan program pro rakyat berlapis SBY untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
PKH mulai dilaksanakan pemerintahan SBY pada tahun 2007. PKH juga menjadi salah satu item dari 4 klaster Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan atau MP3KI pemerintahan SBY. PKH sendiri bertujuan membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin.
Dalam jangka pendek, bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sangat miskin, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Dalam artian sederhana, PKH berfokus pada bidang kesehatan dan pendidikan sebagai sarana pemutus mata rantai kemiskinan.
Sementara itu, BLT yang dikeluarkan SBY pada tahun 2005 merupakan bentuk respon pemerintah terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu.
Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin pemerintah mengeluarkan program BLT berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12. BLT tidak bersyarat dilincurkan pada Oktober 2005 hingga 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin.
BLT kembali digulirkan pada tahun 2009 untuk menyikapi kenaikan harga BBM. Lalu pada tahun 2013 dengan alasan yang sama BLT juga kembali digulirkan dengan nama baru yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).