Oktober masih lama, tapi dikabarkan susunan kabinet sudah final. Bahkan komposisi kabinet sudah dinformasikan akan terdiri dari 55 % profesional dan 45 % dari parpol. Tentu saja berita ini langsung menjadi santapan lesat bagi media. Apalagi hal yang penting tersebut disampaikan Presiden JokoWi dalam pertemuan makan siang dengan pimpinan media massa di Istana Merdeka.
Menteri menteri dari kalangan profesional, diharapkan dapat membuat kinerja kabinet lebih mengarah kepada penanganan secara ahli. Ada pun menteri menteri dari kalangan Parpol, ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang disalurkan kekuatan kekuatan politik. hal itu tidak dapat dipungkiri, mengingat perjuangan menjadi penguasa negeri ini, tidak dapat dipisahkan dari hegemoni partai politik. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh Partai Politik.
Dampak dari hasil Pilpres yang dipengaruhi hegemoni Partai Politik, keputusan politik penguasa negeri ini, mau tidak mau, tidak dapat menghindari hegemoni partai politik.
Komposisi kabinet dapat saja berganti mengikuti ayunan dinamika politik elit. Sekedar gambaran sederhana ketika Cak Imin harus rela untuk tetap di partai dari pada di kabinet. Namun harus dimaklumi jika Puan atau bahkan Airlangga tidak harus melakukan hal yang sama.
Komposisi kabinet, antara Profesional dan Partai Politik, memang sangat tergantung kepada prerogratif Presiden. Keputusan Presiden untuk menunjukk pembantu pembantu Presiden dalam Kabinet, merupakan wujud nyata dari kekuasaan Presiden.
Namun usulan menteri dari Partai Politik seperti PDIP, yang langsung dinyatakan oleh Mega pada saat Kongres PDIP di Bali, sah-sah saja. Namun apakah semua usulan partai politik untuk jabatan menteri harus diakomodasi Presiden ? Itu akan menjadi tanya besar, mengingat dinamika politik pasca temu MRT akan berdampak pada munculnya keseimbangan baru pada kekuatan-kekuatan elit politik di tanah air.
Bahwa ada menteri yang pernah dianggap sebagai menteri segala urusan dengan wewenang seluas lautan, seperti Luhut, tidak dapat dipungkiri. Bukan hanya Garuda yang sempat membuat sibuk Luhut, tetapi juga KA.
Luhut bahkan ikut sibuk menangani nelayan. Luhut juga memberikan arahan intensif kepada PLN, daalm pembahasan masalah terjadinya black out baru baru ini. Luhut bahkan mengarahkan PLN untuk swastanisasi.
Prerogratif, profesional dan partai politik dalam penyusunan kabinet akan berjalan secara dinamis. Tarik ulur antara hegemoni partai dengan elit politik lain akan berlangsung intens. Jika itu menyangkut the winner takes all, maka prerogratif menjadi panduan. Namun jika yang muncul adalah rekonsiliasi, tarik ulur akan menjadi lebih alot. Porsi besar pada profesional bukan berarti rekonsiliasi terhenti, namun justru akan menemukan momentum yang cukup berarti.