Setelah heboh people power dan kelompok Kivlan Zen dua hari berturut-turut menyatroni KPU dan Bawaslu dengan berdemo, tiba - tiba Kubu Prabowo mengatakan, kami tidak akan ikut People Power. Mereka mengatakan akan mematuhi jalur hukum dengan melaporkan bukti kecurangan lewat lembaga resmi Bawaslu.
Rasanya ada yang rada aneh dengan sikap resmi kubu Prabowo ini. Sebelumnya, walau tak secara eksplisit, ketika Prabowo ditanya media asing pendapatnya mengenai People Power, ia menjawab, tidak memerintahkan, tapi juga mempersilahkan kalau ada yang melakukan People Power.
Ini adalah jawaban diplomatis dan bersayap. Sangat jelas, kubu Prabowo lah yang sejak awal, lewat pernyataan Amin Rais, telah menyatakan menggunakan People Power untuk memperjuangkan kemenangan.
Kelihatannya ada strategi "dua kaki" yang sedang dimainkan oleh kubu Prabowo.
Untuk tetap menjaga nama baik, kubu formal Prabowo menjalankan strategi "ikut aturan" sedangkan kelompok informal tetap melakukan tekanan ala "People Power". Sehingga jika ada masalah hukum pada saat melakukan demo, maka kelompok formal kubu Prabowo tidak bisa disalahkan.
Sebenarnya strategi seperti ini sudah pernah dilakukan oleh kubu Prabowo saat kampanye lalu.
Kalau kita ingat, hoax dan kampanye hitam yang terjadi sering dilakukan oleh simpatisan dari kubu Prabowo. Mereka bukan anggota resmi sehingga tidak bisa dituntut dengan UU pemilu.
Serangan Lone wolf ini, waktu itu nampaknya juga sengaja dilakukan. Satu pihak tekanan dan serangan tetap bisa dilakukan, di lain pihak sebagai institusi resmi mereka tidak bisa dituntut jika individu simpatisan tersebut sudah melakukan pelanggaran hukum.
Tentu cara - cara seperti ini bukanlah hal yang kita dukung. Jika mereka memang ingin menjunjung hukum, harus juga menegur dan melarang aksi - aksi provokatif yang merugikan demokrasi itu.
Jika ada pembiaran terhadap kelompok simpatisan mereka itu, kemudian cuci tangan atas dampak negatifnya, ini sungguh - sungguh kelakuan "lempar batu, sembunyi tangan", yang tidak terpuji.***MG