Serangan kubu pendukung Prabowo-Sandi kepada Jokowi dengan tuduhan curang dan menyerang pribadi saat debat sepertinya akan mentah. Pasalnya, Bawaslu melihat tak ada pelanggaran yang dilakukan oleh capres petahana itu.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan lembaganya tak dapat berkomentar banyak terkait pernyataan Jokowi yang disebut menyerang personal capres Prabowo Subianto.
Menurutnya, tak ada aturan perundang-undangan yang melarang capres/cawapres menyerang pribadi lawan saat debat berlangsung.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut hanya menyebutkan seorang peserta pemilu dilarang melakukan beberapa hal seperti menyebarkan ujaran kebencian atau mengadu domba.
Sementara itu, kesepakatan terkait serangan personal adalah aturan norma dan etika yang disetujui pihak terkait dalam debat capres. Jika pun ada yang melanggar hal ini masuk ke pelanggaran etika debat yang sudah disepakati.
Sebelumnya, sebagaimana kita tahu, saat segmen ketiga debat capres putaran II, Minggu (17/2), Jokowi membuat pernyataan yang menyinggung kepemilikan tanah capres Prabowo Subianto.
Jokowi menyebutkan Prabowo memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh. Hal ini yang dianggap sebagai serangan personal oleh anggota BPN Prabowo-Sandi.
Dengan begitu, kita bisa menilai bahwa BPN 02 yang terlalu mencari kesalahan pihak petahana. Yakni, salah satunya dengan mempermasalahkan serangan personal dari Jokowi.
Hal itu dilakukan untuk menutupi kelemahan Prabowo yang tampil amburadul tanpa berbasis data saat debat kedua tersebut. Padahal, kalau mereka benar-benar negarawan, tak perlu mencari kesalahan lawan, cukup memperbaiki diri untuki debat berikutnya.
Masyarakat saat ini sudah cerdas dan menganggap kelakuan BPN 02 itu tidak dewasa. Mereka sama sekali tak memberikan contoh seperti apa berpolitik dengan elegan dan bermartabat.