Orde Baru atau Orba adalah suatu masa ketika Suharto memerintah di negeri ini. Secara konstitusi ,Suharto mulai memerintah ketika ia diangkat dan diambil sumpahnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ( MPRS) pada 12 Maret 1967.Waktu itu Ketua MPRS adalah Jenderal Abdul Haris Nasution( A H Nasution).
Sejak tanggal tersebut sampai lengsernya Suharto pada 21 Mei 1998 disebut sebagai masa Orde Baru.Dengan hitungan yang demikian maka sering dinyatakan masa Orba itu sekitar 32 tahun. Banyak kalangan memberi stigma negatif tentang Orba.Karenanya sering muncul ungkapan yang menggunakan kata " Orba" yang kesemuanya berkonotasi negatif..
Hal tersebut juga baru baru ini dikemukakan oleh Fahri Hamzah . Politisi PKS yang juga Wakil Ketua DPR itu mengatakan " Rakyat perlu menentang Jokowi yang mirip Orba". mCNN Indonesia ( 12/1/2018) memberitakan ,Fahri Hamzah menilai pemerintahan Joko Widodo sudah mulai menunjukkan sikap repressif layaknya Orde Baru dimasa lalu.
" Bukan cuma gejala .Ini sudah muncul .Gagal memberantas terorisme,bikin perppu ormas dan lain lain .Banyak sekali " ,kata Fahri di sela acara diskusi di bilangan Cikini ,Jakarta Pusat, Kamis 11/1/2018.
Selanjutnya Fahri menegaskan kebebasan berpendapat dan berkumpul yang telah tercapai pasca Orde Baru harus dipertahankan .Seluruh elemen masyarakat mesti sadar bahwa memperjuangkan kebebasan berpendapat dengan meruntuhkan Orde Baru adalah capaian yang luar biasa. mKemudian Fahri melanjutkan,masyarakat mesti menentang pemerintah Jokowi bilamana mengeluarkan kebijakan yang berupa memasung kebebasan berpendapat dan berkumpul.Fahri menilai ,otoriterisme layaknya Orde Baru tidak boleh lagi ada dimasa sekarang.
Fahri menyarankan pada Mei 2018 nanti ,20 tahun runtuhnya Orde Baru dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menentang kebijakan Jokowi yang cenderung represif. Dari pernyataan Fahri tersebut ada beberapa hal yang tersurat dan tersirat yang dapat ditangkap.
Fahri menyebut Jokowi layaknya Orde Baru antara lain karena:
1).gagal memberantas terorisme;
2).bikin perppu ormas dan lain lain ;
3).banyak sekali ( tentu yang dimaksudkannya adalah tindakan Jokowi:tapsiran penulis).
Pada masa Orde Baru kritik yang paling banyak dikemukakan ialah yang berhubungan dengan demokrasi dan kebebasan mengemukakan pendapat serta tindakan represif terhadap ektrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim kiri ditujukan kepada siapapun yang ingin menghidupkan lagi PKI serta ajaran komunis,Marxis,Leninis dan ajaran kiri lainnya.
Sedangkan ekstrim kanan dimaksudkan kepada siapapun yang menginginkan mendirikan negara Islam atau yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi agama. Selanjutnya selama Orba dilakukan 6 kali pemilihan umum yaitu,1971,1977,1982,1987,1992 dan 1997.
Pada pemilu 1971 masih ada 10 parpol atau peserta pemilu yang bertarung yaitu PNI,IPKI ,Murba,Parmusi,NU,PSII,Perti,Partai Katolik ,Parkindo dan Golkar. Tetapi sesudah Pemilu tersebut ,pemerintahan Orba melakukan penyederhanaan parpol yakni PNI,IPKI,Murba ,Partai Katolik dan Parkindo di fusi kan menjadi sebuah partai yang diberi nama Partai Demokrasi Indonesia ( PDI).
Sedangkan partai partai Islam yaitu ,NU,Parmusi,PSII dan Perti di fusikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP). Sedangkan Golkar walaupun tidak menyebut dirinya partai politik tetap menjadi peserta pemilu. Dengan demikian 5 kali pemilu berikutnya dimasa Orba yaitu 1977,1982,1987,1992 dan 1997 hanya diikuti oleh 3 organisasi peserta pemilu yaitu Golkar,PPP dan PDI.