Pemberitaan yang menyebutkan "Stadion Mattoanging Jadikan Sulsel Zona Merah Korupsi" perlu Pembuktian yang akurat, agar tidak membawa nama sulsel di Dunia Internasional seburuk yang dinyatakan oleh pihak Pejabat yang tidak mengetahui secara Gamblang tentang siapa sebenarnya pemilik Stadion yang dimaksud, Ujar mamat, yang juga ketua umum DPP-LIMIT.
Saya menyayangkan jika ada Pejabat Negara yang menyampaikan sesuatu ke publik tanpa dasar yang jelas, sebab regulasi dalam rangka pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal
17 Agustus 1959, yang tujuannya untuk kelancaran jalannya pemerintahan di daerah-daerah tingkat II (dahulu) sangat jelas literaturnya, utamanya saat dibentuk yang namanya "Sulawesi", dan untuk mencapai bentuk susunan ketatanegaraan yang seragam di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang terungkap pada Peraturan Presiden No. 5 tahun 1960 yang berhubungan Pembentukan Pemerintah Provinsi atau daerah tingkat 1, kata mamat.
Diingatkan pula oleh mamat, jika Pejabat Negara mengakui Stadion Mattoanging adalah milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, saya kira kita dudukkan sama sama keberadaan Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN TENGGARA DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA TENGAH, yang mejelaskan :
Tentang hal tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya. Pada ayat (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah yang dibutuhkan oleh Daerah untuk memenuhi tugas kewajibannya, diserahkan kepada Daerah dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya berdasarkan atau atas kuasa peraturan ini. Jadi ujar Mamat pula, hak milik yang dimaksud, adalah hak milik pemerintah dalam bentuk surat hak milik dan bukan hanya Pengakuan atau Perintah saja, apalagi jika sampai milik orang lain yang diakui.
Selain dari Pengakuan milik Pemerintah, pihak lain yang merasa memiliki Stadion Mattoanging tidak perlu takut untuk memperjuangkan hak-haknya, jika memang memiliki Identitas yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, mengapa demikian kata mamat, karena sebab akhir akhir ini tidak sedikit perkara Tanah dikota makassar menuai sorotan dari Dunia Internasional, khususnya dicontohkan atas perkara administrasi yang sudah dibatalkan, kadang tidak dieksekusi (disita) dan pada akhirnya berakhir Bentrok dan merugikan berbagai pihak, Tutup mamat.
Makassar, 23 Juni 2019.