Pada KLB atau Kongres Luar Biasa yang dilakukan oleh Partai Gerindra tanggal 8 Agustus 2020 lalu di Hambalang, Jawa Barat.
Prabowo Subianto kembali terpilih sebagai ketua umum sekaligus dewan pembina Partai Gerindra, Partai yang kini sedang naik daun pasca konstelasi politik Pilpres 2019 itu kembali mempercayakan nahkoda kepemimpinan kepada sosok menteri yang paling dikenal publik di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo.
Dan juga beberapa waktu sebelumnya, Kongres bulan November 2019 kemarin, PDIP secara aklamasi menunjuk kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum yang berarti masa jabatannya selama ini sudah lebih dari dua dasawarsa dan akan tetap menjabat sampai nanti tahun 2024.
Dua partai yang memiliki massa pendukung terbesar dan terbanyak di Indonesia saat ini sama-sama kembali menjadikan tokoh sentral atau ikon partai nya sebagai pemimpin dimana pencalonan pun hanya tunggal dan berakhir pada aklamasi atau tanpa pungutan suara. Begitu pun dengan PKB yang kembali menjadikan Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa.
Hal ini jelas bahwasannya dinamika politik nasional masih didominasi oleh wajah dan nama-nama lama yang hadir sebagai pemimpin partai politik. Prediksi Indonesia akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) akan lebih banyak dibanding usia tidak produktif. Namun, sepertinya hal ini tidak berlaku bagi dunia politik di Indonesia sebab jarang sekali tampuk estafet kepemimpinan partai dipegang oleh mereka yang usianya masih produktif.
Seperti contoh dua partai besar yang sebelumnya disebut yang dimana kita tahu bahwa kini usia pemimpin nya tergolong usia tradisionalis atau generasi tua yang menyiratkan bahwa perpolitikan Indonesia masih di bawah cengkeraman oligarki orang-orang tua. Sedangkan mereka yang berusia lebih muda sedikit memiliki andal untuk memimpin partai.
Partai-partai masih memilih zona nyaman nya dalam estafet kepemimpinan yang ada dan belum berani melakukan inovasi atau gebrakan baru dalam memberikan peluang komando kendali pemimpin partai terhadap calon-calon baru atau kader partai nya yang sudah dipersiapkan untuk menjadi penerus selanjutnya.
Harus diingat apabila regenerasi terlambat dilakukan maka ditakutkan akan memunculkan konflik internal dalam tubuh partai seperti pertentangan antara faksi-faksi dalam memperebutkan tahta tertinggi kepemimpinan partai. Mengingat kita tahu bahwa begitu banyaknya kepentingan-kepentingan yang ada mulai dari pribadi sampai ke kelompok tertentu di dalam internal partai itu sendiri.
Maka jalan terbaik untuk mencegah hal itu terjadi adalah dengan secepatnya dipersiapkan calon-calon penerus yang memiliki kredibilitas, akuntabilitas serta memiliki persona yang baik untuk sekiranya dapat menjalankan roda kepemimpinan partai.
Kita tahu betul bahwa salah satu wujud negara untuk tetap hadir dan ada ialah tetap terjadinya regenerasi perpolitikan yang sifatnya terus berkesinambungan. Tetapi, Satu hal yang pasti menjadi tanda tanya adalah bagaimana cara regenerasi perpolitikan itu tetap terjadi dan melalui proses-proses apa yang harus dijalankan partai politik di negara kita ini.
Kita tahu betul bahwa sistem hegemoni kekuasaan dinasti di sebagian besar partai politik masih sangat kental, lantas apakah akan terjadi suatu tercipta "akar-akar" baru hasil perwujudan timbul dari dinasti yang berkuasa di partai tersebut. Ataukah akan terjadi suatu "keajaiban" dimana proses regenerasi akan didasarkan pada suatu mekanisme politik yang lebih demokratis dan sifatnya transparan.