Tentang gaya komunikasi publik, semua orang tidak akan melupakan satu nama, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Ceplas-ceplos, frontal dan tajam. Bahasanya sederhana,tidak elitis dan normatif tapi kontennya substantif karena ia tahu menggunakan data sebagai senjata.
Ahok lantas panen kritik atas cara berkomunikasinya, tapi sekaligus menuai pujian karena konsistensinya antara ucapan dan perbuatan. Sebagai pemimpin publik, gaya komunikasi Ahok dinilai terlalu agresif, di pihak lain ia banyak diapresiasi, karena itu bukti ketegasannya.
Orang lalu membandingkan gaya komunikasi Ahok dengan gubernur Jakarta saat ini , Anies Baswedan. Sebagai akademisi, Anies lebih ilmiah, retoris dan penuh motivasi. Ia juga teliti pada keindahan diksi yang dipakainya. Komunikasi Anies adalah adalah ciri patron politis selama ini yang normatif dan bergaya eufemisme.
Jika ditarik ke konteks Nusa Tenggara Timur, fenomena gaya komunikasi Ahok dan Anies sepertinya mirip dengan tipikal dua gubernur NTT dalam 2 periode terakhir, Frans Lebu Raya dan Penggantinya Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL). Frans, menurut saya lebih menyerupai gaya Anies, kalem dan berirama. Viktor sebaliknya, condong ke gaya Ahok yang straight to the point, dan kadang bikin kuping panas.
Fenomena VBL ini menarik dicermati, mengingat selama puluhan tahun, publik NTT terlanjur akrab dengan pola komunikasi normatif khas para pejabat. Lalu tiba-tiba VBL muncul dengan karakter agresif, penuh semangat.
Banyak orang berharap, gaya itu mewakili ketegasan dan integritas VBL, karakter yang dibutuhkan untuk membawa NTT ke perubahan yang lebih baik. Di sisi lain, ada juga pihak yang mengambil posisi wait and see, menunggu pembuktian atas speech dan action.
Dari segi frekwensi, hanya sebulan setelah dilantik pada 5 September 2018 lalu, VBL langsung membuat 8 pernyataan penting pada Oktober 2018. Pertama, peninjauan kembali status pantai Pede di Labuan Bajo Manggarai Barat.
Kedua, moratorium pengiriman TKI asal NTT. Ketiga, mencermati ulang manajemen Bank NTT. Keempat, memangkas birokrasi level eselon II. Kelima, moratorium semua izin tambang. Keenam, fokus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan provinsi. Ketujuh, penunjaian kembali lokasi Lippo Mall Kupang.
Kedelapan, memastikan pemerintahan provinsi bekerja transparan, bersih dan profesional. Dengan kedelapan point ini, VBL seperti sedang merangkum pesan evaluasi terhadap kinerja kepemimpinan sebelumnya.