Aroma Kompetisi Pemilihan Presiden 2019 semakin menguat setelah partai utama pendukung pemerintahan saat ini PDI-P mendeklarasikan Joko Widodo sebagai calon presiden pada kontestasi 2019 yang akan datang. Tidak seperti biasanya memang, kali ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti satu langkah lebih cepat dibandingkan kompetitornya dalam mengumumkan nama yang akan diusung untuk pesta demokrasi lima tahunan.
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 yang lalu, mereka mengumumkan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada menit-menit terakhir jelang pendaftaran calon di Komisi Pemilihan Umum. Kali ini, nama Joko Widodo yang memang sudah digadang-gadang akan maju lagi untuk yang kedua kalinya justru sudah dilambungkan terhitung sejak 23 Februari 2018. "Dengan ini saya nyatakan, calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo," kata Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di sela-sela pidato pembukaan Rakernas III PDIP yang digelar di Grand Inna Beach Hotel, Bali.
Dengan demikian, pencalonan kembali Joko Widodo oleh PDIP sebagai calon presiden 2019 sekaligus menutup dinamika politik yang berkembang mengenai siapa nama calon RI 1 yang akan diusung oleh partai poros utama pendukung pemerintahan saat ini. Setidaknya, ada beberapa tokoh yang sempat dimunculkan untuk menjadi calon presiden alternatif berdasarkan data yang dihimpun dari lembaga survey.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menyebutkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono memiliki peluang kuat untuk menjadi calon presiden alternatif karena sudah mempunyai modal sumber daya yang berasal dari kekuatan Partai Demokrat. Selain itu, Haris juga menjabarkan nama-nama lain yang mempunyai kesempatan untuk menjadi calon alternatif, seperti Anies Baswedan, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, serta Zulkifli Hasan.
Saat ini yang lebih menarik untuk diperhatikan ialah tentang siapa yang akan diajukan untuk mendampingi Joko Widodo sebagai calon wakil presiden nanti. Dinamika yang terjadi dalam lingkaran partai koalisi pendukung pemerintah memang terlihat sangat cair. Negosiasi politik terus dilakukan agar bisa segera memastikan untuk mendapatkan tempat yang menguntungkan ketika tiba saatnya pemilihan umum.
Meskipun tidak ada yang bisa menjamin bahwa incumbent sudah pasti menang, tetapi status Joko Widodo yang masih memegang jabatan Presiden saat ini memang cukup menarik minat partai-partai besar untuk bergabung dan menawarkan diri menempati posisi strategis di eksekutif. Coba kita bandingkan dengan apa yang terjadi dengan poros oposisi, walaupun Gerindra dalam beberapa kesempatan tidak ragu menyatakan Prabowo Subianto akan maju lagi sebagai calon presiden, tetapi justru sang Ketua Umum terlihat gamang untuk mendeklarasikan dirinya.
Kenyataan itu terlihat dari kesempatan bertatap muka dengan awak media beberapa waktu lalu. "Deklarasi itu kan kalau ada tiket, kita lihat perkembangan situasi dan berpikir positif, sabar-sabarlah, kita cari yang terbaik," kata Prabowo saat menghadiri Rakernas Bidang Hukum dan Advokasi DPP Gerindra di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Kamis (5/4).
Tiket yang dimaksud oleh mantan Danjen Kopassus ini adalah ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang ditetapkan Undang-Undang Pemilu sebesar 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Gerindra sendiri saat ini masih belum memenuhi presedential threshold tersebut karena belum memenuhi batas minimal. Partai lain yang hampir pasti berkoalisi dengan Gerindra, yakni Partai Keadilan Sejahtera juga tidak cukup membantu, karena jika keduanya digabungkan masih belum memenuhi jumlah minimal sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden.
Ketidakpastian yang sedang terjadi dalam kubu oposisi ini membuat beberapa partai politik melakukan manuver dengan cara berbelok arah ke koalisi besar yang mengusung Joko Widodo. Meskipun para petinggi partai tersebut menyatakan tidak ada syarat tertentu yang akan diajukan jika berkoalisi dengan siapapun, tetapi kita semua tahu bahwa dalam politik tidak ada makan siang yang gratis.
Seperti yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini sudah sangat percaya diri bahwa ia akan mendapatkan tiket untuk melaju menjadi calon wakil presiden. Hal itu terlihat dari baliho-baliho besar yang terpampang di seluruh penjuru Indonesia dengan tulisan "Muhaimin Iskandar Calon Wakil Presiden 2019", meski saat ini partainya menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, namun Cak Imin seperti tidak ingin memberikan batasan bagi pihak manapun yang dengan tangan terbuka bersedia untuk mengajak dirinya menjadi calon wakil presiden.
Artinya, jika seandainya Joko Widodo benar-benar tidak menunjuknya untuk menjadi pendamping pada 2019, maka Muhaimin Iskandar siap untuk pindah halauan ke partai oposisi yang dimotori oleh Gerindra dan PKS. "Saya masih optimistis pak Jokowi akan mengajak saya," ujar Cak Imin.