Diplomasi ekonomi telah menjadi instrumen penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia, terutama sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat pada tahun 2014. Jokowi menekankan pentingnya diplomasi ekonomi sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia di kancah global.
Dibandingkan diplomasi lainnya. Diplomasi ekonomi menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri Indonsia. Mulai 2015, Menteri Luar Megeri (Menlu) Retno Marsudi sering menyampaikan prioritas diplomasi ekonomi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu di Pejambon di awal Januari setiap tahun.
Di awal pemerintahannya, Jokowi mengadakan pertemuan dengan para para kepala perwakilan Indonesia di luar negeri untuk mendiskusikan diplomasi ekonomi sebagai prioritas utama. Tujuannya adalah menambah peluang perdagangan dan investasi dari negara asing ke Indonesia.
Interdependensi kompleks
Salah satu teori penting dalam studi Hubungan Internasional untuk menganalisis strategi diplomasi ekonomi adalah teori interdependensi kompleks. Teori ini dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye.
Menurut teori ini, aktor-aktor negara dan non-negara terhubung melalui berbagai saluran dalam hubungan internasional yang semakin kompleks. Hubungan internasional tidak hanya terjadi melalui hubungan politik dan militer, tetapi juga melalui hubungan ekonomi, sosial, dan budaya.
Keohane dan Nye malah berpendapat bahwa dalam situasi interdependensi kompleks itu, kekuatan militer menjadi kurang relevan. Sementara itu, kerja sama dan institusi internasional memainkan peran yang lebih penting.
Salah satu kerjasama yang semakin menjadi perhatian adalah di bidang ekonomi. Serupa dengan masalah militer-pertahanan, teori ini yakin bahwa kerjasama dan konflik dalam isu-isu ekonomi juga berpotensi mengancam stabilitas keamanan dalam hubungan internasional.
Diplomasi Ekonomi Jokowi
Presiden Jokowi telah menjadikan diplomasi ekonomi sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dijalankan berdasarkan "prioritas 4+1", yaitu penguatan diplomasi ekonomi, perlindungan WNI, kedaulatan dan kebangsaan, serta peran Indonesia di kawasan dan global.
Jokowi juga menekankan pentingnya "diplomasi membumi" yang berfokus pada hasil konkret dan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia. Pengaruhnya dari diplomasi ini adalah titik berat 70% dari diplomasi Indonesia diarahkan ke diplomasi ekonomi.