Setiap negara memang memiliki kedaulatan untuk menentukan sikapnya sendiri ---tanpa dapat dicampuri negara lain--- dalam menanggapi perkembangan keamanan internasional.
Namun demikian, sikap negara itu juga perlu mempertimbangkan situasi atau lingkungan di mana negara itu berada. Dengan cara itu, maka sikap negara itu tidak mengganggu negara lain. Apalagi jika sikap itu justru menimbulkan ancaman keamanan bagi negara-negara lain di sekitarnya yang memiliki kedekatan geografis.
Kenyataan itu dilakukan Australia dalam kebijakannya bergabung dengan AUKUS.
Negeri Kangguru itu memang mempunyai hak kedaulatan untuk menyambut uluran tangan kerjasama pertahanan dari Amerika Serikat (AS) dan Inggris, yang dikenal sebagai AUKUS.
Kemungkinan besar negara itu juga telah mempertimbangkan lingkungan strategisnya, namun tidak menempatkannya sebagai prioritas pertimbangan strategisnya.
Australia mungkin lebih mempertimbangkan diri sebagai kekuatan baru di kawasan ini. Apalagi AS dan Inggris membantu kepentingan Australia itu melalui AUKUS.
Dengan pakta pertahanan segitiga itu, AS akan mempersenjatai Australia dengan delapan kapal selam bertenaga nuklir. Dalam 18 bulan mendatang, kapal selam itu direncanakan akan dibangun oleh AUKUS untuk Australia.
Akibatnya adalah Australia harus menerima suara-suara kritis dari Indonesia dan berbagai negara lain (termasuk China) terhadap kesepakatannya dengan pakta pertahanan itu.
Offensive balancing
Kebijakan Australia mempersenjatai diri melalui kapal selam AUKUS secara konseptual dapat dimasukkan ke dalam strategi balancing. Strategi balancing memungkinkan sebuah negara berkekuatan menengah (seperti Australia) mengimbangi kekuatan negara-negara besar yang sedang berkonflik.