Gorontalo -- Senada dengan semangat Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan publuk yang cepat, tepat, berkualitas, non-diskriminasi, bersih, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo melaksanakan Deklarasi dan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasih HAM (P2HAM).
Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Heni Susila Wardoyo menyampaikan bahwa dengan melaksanakan kegiatan pencanangan ini, Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo berkomitmen untuk melaksanakan P2HAM ini.
Dokpri
"Melalui acara ini, saya berharap kiranya seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar segera memenuhi kriteria dan indikator P2HAM yang ada pada Permenkumham No. 2 Tahun 2022", Ucap Kepala Kantor Wilayah.
Dokpri
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal HAM Dr. Mualimin Abdi, dalam sambutannya menyampaikan dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 ini seluruh Unit Kerja pada Kementerian Hukum dan HAM mulai dari Unit Eselon I, 33 Kantor Wilayah, UPT Keimigrasian, UPT Pemasyarakatan, Balai-balai (diklat, harta peninggalan, dan barang sitaan), Kantor perwakilan dan Rumah Sakit Pengayoman akan menjadi pelaksana dan objek Penilaian P2HAM.
Dokpri
"Dengan bertambahnya objek penilaian-penilaian Unit Kerja, diharapkan Kementerian Hukum dan HAM dapat secara menyeluruh memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan yang terpenting non-diskriminatif sesuai dengan indikator dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM kepada seluruh pengguna layanan", Ucap Direktur Jenderal HAM.