Era digital memudahkan kita untuk berkomunikasi dan berbagi data atau informasi dengan sangat cepat.
Derasnya arus informasi baik dari media online maupun media sosial ada sisi positif dan negatifnya.
Jika kita tidak bisa memilah dengan baik, tentu saja akan terjadi misinformasi, disinformasi dan malinformasi.
Misinformasi sendiri ialah berita atau informasi palsu yang beredar, tapi orang yang membagikannya tidak sadar itu hoaks atau menyesatkan.
Kemudian untuk disinformasi, sebuah berita atau info yang memang sengaja didisain untuk menyerang atau merugikan pihak tertentu.
Sementara untuk malinformasi merupakan berita atau informasi asli yang penyebarannya dimaksudkan untuk merugikan orang atau kelompok tertentu.
Terkait dunia informasi dan komunikasi salah satu rujukannya Peraturan Pemerintah, sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB II Pasal 3 Undang -- Undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menjelaskan kurang lebih bahwa, "Tujuan adanya telekomunikasi untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa."
Seiring perkembangan zaman, kini media massa dan komunikasi pun terkadang digunakan untuk melakukan literasi digital, dan akhirnya muncul istilah yang dikenal dengan sebutan influencer.
Di saat Pilkada, influencer juga dimanfaatkan untuk komunikasi politik bagi para pemangku kepentingan Pilkada. Para Influencer sering muncul dalam panggung perpolitikan di Indonesia khususnya media sosial sebagai alat yang mampu memberikan pengaruh dalam pertarungan udara di politik.
Pertanyaannya kira -- kira tepatkah seorang influencer media sosial berbicara dan mempromosikan isu-isu politik?
Dimana posisi para ahli/pakar politik? Jika seseorang yang bisa dibilang minim pengetahuan politik berbicara di depan publik mengenai isu politik, maka apa fungsi dari pejabat publik yang seharusnya bertanggung jawab dalam edukasi dan pencerdasan masyarakat terhadap politik?