Lihat ke Halaman Asli

Reza Fahlevi

Direktur Eksekutif The Jakarta Institute

Selain Pelanggaran Prokes, Waspadai Juga Politik Uang

Diperbarui: 15 Oktober 2020   20:28

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilustrasi - Foto: fajar.co.id

Pilkada 2020, selain difokuskan sebagai ajang penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, dengan menegakkan hukum pelanggaran protokol kesehatan (Prokes), juga tidak boleh abai terhadap racun demokrasi lainnya seperti money politic, SARA, netralitas ASN dan Penyelenggara Pemilu, serta black campaign.

Dalam tulisan ini, Penulis ingin fokus menyoroti salah satu racun demokrasi: money politic atau politik uang.

Sebagaimana umumnya akan mengundang metafora sosial mengerucut pada eskalasi politik dan ekonomi, elit politik dan tokoh masyarakat akan dikerek habis-habis untuk dijadikan mesin politiknya dan masyarakat akan menjadi klausul simpati merengkuh suara dengan iming-iming ekonomi.

Bagi partai, muncul frasa "mahar politik" untuk mendulang rekomendasi, atau juga bisa dibilang sebagai sesajen kepada partai dalam bentuk borongan uang ke rekening partai dan bagi masyarakat selalu mengiringi setiap pergerakan suara pemilih dalam bentuk amplopan. 

Oleh karenanya, politik uang (money politik) semacam mata uang yang tak terpisahkan di kala ajang pemilihan, seakan kemafhuman ini menjadi diskursus paling nyata dari sekedar teori tertulis di buku. 

Sebab perihal bukti, belum ada yang menyajikan term dengan data dan fakta yang berani secara akademis. Keberadaannya pun semacam angin yang dapat dirasakan, tapi tak dapat dilihat dan dipegang wujudnya.

Dalam pemilihan, yang menakutkan atas moralitas, adalah praktik politik uang, di mana mulai partai, calon kontestan, simpatisan, dan masyarakat pemilih nampak sisi kepribadiannya. 

Dan ini berpengaruh terhadap mentalitas bangsa kedepannya. Makanya, politik uang ini sangat tidak diharapakan, sebab moralitas anak bangsa terancam rusak, baik pemberi dan yang menerima.

Apapun alasannya, ini berkas kusut yang merusak kebersihan lembaran karakter bangsa.

Dalam sejarah politik bangsa Indonesia, praktik politik uang merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. 

Faktor pendidikan moral politik masyarakat belum pada taraf yang substantif dan praktik. Faktor ekonomi yang pas-pasan juga kerap menjadi alasan masyarakat terbuai dengan rayuan gombal para pelaku utama politik uang. 

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline