Hati Nurani yang Bergerak: Ketika 60 Politisi Inggris Menyerukan Pengakuan Palestina
"Ketika suara politik bersatu demi kemanusiaan, dunia memiliki peluang untuk lebih adil."
Oleh Karnita
Pendahuluan: Gelombang Nurani dari Westminster
London, Sabtu pagi (13 Juli 2025), menjadi saksi denyut nurani yang menggelegar dari jantung politik Inggris. Aksi solidaritas untuk Palestina diadakan di tengah cuaca berkabut, menyulut semangat para peserta dari berbagai kalangan. Sorak sorai "Free Palestine!" menggema di Trafalgar Square, dengan poster bertuliskan Justice for Gaza dan End Ethnic Cleansing menandai protes damai ini.
Dalam kerumunan, tampak aktivis muda Palestina Ahed Tamimi berdiri tegak—ikon perlawanan yang hadir bukan sekadar simbol, tapi bukti hidup dari keberanian yang diwariskan generasi ke generasi. Momentum ini bersamaan dengan desakan tegas dari hampir 60 anggota parlemen Partai Buruh yang menyerukan kepada pemerintah Inggris untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka. Sebuah pernyataan yang bukan hanya politis, tetapi juga etis.
Laporan Republika.co.id pada Sabtu (13 Juli 2025) menyebut bahwa surat terbuka para anggota parlemen dikirim kepada Menteri Luar Negeri David Lammy sebagai reaksi atas rencana Israel memindahkan seluruh penduduk Gaza ke reruntuhan Rafah. Rencana ini, oleh pakar hukum HAM Israel Michael Sfard, disebut sebagai “rencana operasional untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.” Artikel ini mencoba menganalisis arti penting desakan tersebut, potensi dampaknya, serta bagaimana dunia menanggapi suara hati yang bangkit dari London.
1. Momentum Langka dalam Politik Inggris
Desakan pengakuan kenegaraan Palestina oleh 60 anggota Partai Buruh bukan peristiwa biasa. Dalam sejarah politik Inggris modern, isu Palestina kerap terpolarisasi antara kepentingan diplomatik dan nilai moral. Namun surat terbuka kali ini memperlihatkan pergeseran: dari sikap netral menjadi posisi aktif membela korban.
Komposisi politisi dari sayap tengah hingga kiri ini menunjukkan bahwa kepedulian pada nasib warga Palestina melintasi batas faksi. Bukan hanya ideologis, tetapi berakar dari keprihatinan kemanusiaan. Kesatuan sikap ini memperkuat posisi Inggris sebagai negara dengan sejarah kolonial yang kini mencoba bertanggung jawab atas dampak jangka panjangnya.