Ambon, KUMHAM MALUKU – Dalam rangka menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi rancangan Peraturan Daerah (Perda) dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehinga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (Overlaping), Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku mengharmonisasikan Perancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Daerah kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Kamis (7/07).
Bertempat di lt. 4 ruang Legal Drafter Kanwil Kemenkumham Maluku kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Hukum, Mezak A. Batlajery dan dilangsungkan selama 3 hari.
Dengan melibatkan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Zona Kabupaten Maluku Tengah, dan dihadiri oleh Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Semi Tangke, Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Richard N. Pattikawa serta pihak pemrakarsa yakni, dari dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Malteng, Direksi BUMD dan Bagian Hukum Setda Kab. Malteng
Menurut penuturan salah satu Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Richard N. Pattikawa bahwa dalam proses pembahasan Perda, telah dilakukan harmonisasi untuk 2 Ranperda antara lain, Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
Dok. Kemenkumham Maluku
Lebih lanjut disampaiakan bahwa dalam pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumaham kumuh dan pemukiman kumuh perlu adanya peran serta dari BUMN dan BUMD, juga masyarakat. (Humas)