Kemarin kita sudah mengetahui partai Demokrat memecat tujuh orang kadernya. Enam kader dipecat dengan alasan terlibat Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) atau kudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya.
Atas pemecatan tersebut, Marzuki Alie akan konsolidasi terlebih dahulu terkait pemecatan itu. Menebak pernyataan tersebut, penulis berpikiran setelah pemecatan ini, akan ada langkah selanjutnya yang mereka ambil.
Penulis melihat akan ada barisan sakit hati terkait pemecatan itu. Sepertinya konsolidasi yang dimaksud terkait upaya mereka selanjutnya bisa dalam bentuk Kongres Luar Biasa (KLB) atau lainnya.
Dalam hal ini, kader yang sudah dipecat sangat mungkin akan melakukan hal-hal lain yang bisa menyudutkan dan merusak nama partai Demokrat.
Bisa juga kader yang telah dipecat itu melakukan kritik-kritik kepada partai Demokrat secara terus menerus dan bisa menggoyang kepengurusan partai itu sendiri.
Kita akan menyaksikan bagaimana kader yang dipecat akan melakukan hal-hal yang tidak akan pernah kita duga. Sangat mungkin hal-hal politis akan dilakukan kepada partai demokrat.
Begitulah politik di Indonesia yang bisa kita lihat. Selanjutnya, dapat juga para kader akan membuat partai tersendiri untuk melawan partai Demokrat yang telah memecat mereka. Bisa juga tujuan membentuk partai politik sebagai wujud dari perlawanan atas tindakan pengurus Demokrat yang memecat mereka.
Hal tersebutlah yang penulis nilai dan amati langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil kader partai yang dipecat. Konsolidasi yang dimaksud Marzuki Alie sangat berkaitan dengan partai Demokrat.
Namun demikian, masih kita tunggu bagaimana kelanjutan dari cerita pemecatan beberapa kader partai Demokrat. Kita akan melihat manuver politik selanjutnya. Semoga saja manuver itu tidak menjadi kasus hukum yang berkepanjangan sehingga mengurangi energi kita sebagai sebuah bangsa.
Bagaimanapun, tindakan politis jangan sampai menjadi tindakan hukum yang sangat merugikan kita semua.