Membahas mengenai kontestasi politik seperti pilkada dan pemilu, sering terdengar ada hal-hal negatif yang menghiasinya. Salah satunya ada dugaan "cukong" yang membiayai salah satu paslon dalam pilkada.
Sebelumnya diberitakan, Mahfud menyebut hampir 92 persen calon kepala daerah yang terbesar di seluruh Indonesia dibiayai "cukong".
Menurutnya, rata-rata setelah terpilih, para calon akan memberikan balas jasa yang menguntungkan para "cukong" tersebut.
Apa solusinya?
Terkait dengan pernyataan itu, kata Fahri di akun Twitternya @Fahrihamzah dilansir dari JPNN.com, 16/9,"Pak @mohmahfudmd yth, setelah bapak bilang kemarin 92 persen pilkada dibiayai cukong maka solusinya apa Pak?"
Kalau penulis boleh menjawab solusi melawan "cukong" itu adalah kejujuran dan integritas diri seorang calon kepala daerah. Apa maksudnya?.
Maksudnya adalah seorang calon kepala daerah itu dalam hati terdalam harus mau menolak tawaran-tawaran dari para "cukong" tersebut untuk maju dalam sebuah kontestasi politik, untuk biaya kampanye atau pemenangan.
Hatilah yang berbicara untuk melawan pelanggaran seperti itu. Jika seseorang itu sudah punya idealisme, tekad atau komitmen kuat untuk ikut pilkada damai dan jujur, godaan bagaimanapun pasti akan bisa ditolak.
Ingatlah, kita harus bisa melawan diri sendiri karena diri sendiri sangat gampang tergoda oleh hal-hal duniawi seperti godaan uang yang ditawarkan oleh "cukong".
Kalau hanya mengandalkan pencegahan saja tentu sangat sulit karena begitu banyak calon kepala daerah yang akan bertarung di seluruh daerah di Indonesia.
Penindakan juga demikian. Tidak mudah menindak calon kepala daerah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran maupun tindakan yang kotor dalam sebuah pilkada maupun pemilu.