Pembicaraan mengenai dinasti politik belum habis. Kali ini kita bicarakan bagaimana pendapat seorang peneliti mengatakan mayoritas kandidat dinasti politik menang dalam pilkada.
Peneliti politik dinasti jebolan Northwestern University, Amerika Serikat, Yoes Kenawas menyebut lebih dari separuh kandidat terkait dinasti politik di Indonesia memenangkan pemilihan pilkada sejak 2015.
"Dinasti politik hasil pilkada 2015 sampai 2018, ada 202 individu atau total upaya membentuk dinasti politik. Di mana 117 menang, sedangkan 85 lainnya kalah," kata Yoes dalam diskusi virtual "Pilkada Antara Dinasti dengan Kotak Kosong" yang digelar Perludem, dilansir dari CNN Indonesia, 4/8/2020.
Jadi kita mau berbuat apa?
Pertanyaannya, kalau mayoritas kandidat dinasti politik menang pilkada, jadi kita mau berbuat apa?.
Sekarang, ibarat istilah "Nasi sudah menjadi bubur". Maksudnya, para kandidat sudah diusung partai politik pendukung dan tinggal mendaftarkan di KPU, kita mau berbuat apa lagi mencegahnya?.
Kita juga tak bisa melarang orang lain untuk tidak ikut pilkada karena ayahanda, ibu, paman dan lainnya masih menjabat sebagai kepala daerah, maupun Presiden.
Kalau dilarang, maka bisa jadi dikategorikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau hak politik seseorang. Kalau tidak dilarang maka dikategorikan dinasti politik.
Sebab itu, kepada rakyat kita berikan semua nasib kandidat dinasti politik itu, apakah rakyat akan memilih dan mendukung atau tidak. Rakyat jalan satu-satunya juga untuk menghentikan dinasti politik.
Hal lain, partai politik juga berhak menghentikan praktik dinasti politik. Kalau tidak dihentikan, kita pun tidak bisa berbuat banyak.
Nah, dengan demikian, kandidat seperti Bobby, Gibran, Rahayu Saraswati dan Siti Nur Azizah sudah kuat didukung maju dalam pilkada.