Partai politik merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan dalam sebuah tatanan masyarakat modern dan berstruktur kompleks. Sebab partai politik dianggap mempunyai kemampuan untuk menyalurkan partisipasi politik masyarakat yang kompleks tersebut.
Semakin kompleks sebuah masyarakat, maka keberadaan partai politik akan semakin diperlukan sebagai penyalur aspirasi dan penyalur partisipasi politik masyarakat. Tanpa adanya partai politik, kepentingan dan partisipasi politik rakyat akan kurang tersalurkan.
PKB sebagai parpol penguasa baru di Kabupaten Bandung yang saat ini telah memiliki 40 Ribu kader aktip, senantiasa akan selalu hadir di tengah tengah masyarakat Kabupaten Bandung dalam membantu masalah masalah yang ada di suatu tempat di wilayah Kabupaten Bandung.
Kader kader PKB yang saat ini ada dari mulai tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung yang terus tumbuh bak jamur di musim hujan akan dengan sukarela membantu setiap setiap permasalahan yang ada di masyarakat.
Jadi bagi masyarakat Kabupaten Bandung sendiri jangan sungkan untuk mengadu kepada kader kader PKB yang ada di wilayahnya apabila ada suatu masalah.
Kedepannya semoga saja antara masyarakat Kabupaten Bandung dengan PKB Kabupaten Bandung akan semakin seirama bersinergi dalam membangun Kabupaten Bandung apalagi sang Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung nota bene Bupati Bandung terpilih HM.Dadang Supriatna.
Seperti yang kita tahu program program dari mulai insentif bagi para ustad/Guru ngaji, peningkatan intensive bagi RT/RW, Guru honerer dan kebijakan kebijakan lainnya yang pro rakyat akan segera terlealisasi.
Di Dpc PKB Kabupaten Bandung tidak hanya ada figur Bupati Bandung, namun ada tokoh lain yang kontribusinya untuk masyarakat Kabupaten Bandung seolah tidak ada henti hentinya apalagi disaat pandemi ini dengan kegiatan vaksinasi sebagai fasilisatornya beliau adalah Anggota Komisi 3 DPR RI dari Fraksi PKB H. Cucun Ahmad Syamsurijal.
Beliau salah satu tokoh penggagas dan pejuang di parlemen lahirnya Undang Undang Pesantren, sehingga saat ini Alhamdulillah berdasarkan Undang Undang Pesantren, Pesantren mendapat suport dana dari pemerintah sejak di kelurkannya Peraturan Presiden nomer 82 tahun 2021, tanggal 2 Septeber 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. -Deden Karna Subrata