Teman saya pernah bekerja sama dengan seseorang untuk mendapatkan hak pengelolaan toilet di beberapa rest area di jalan tol.
Tapi, itu kejadiannya sudah lama, sekitar tahun 2012-2013, ketika toilet di tempat peristirahatan jalan tol Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Anyer, belum ditulisi "Toilet Gratis".
Jadi, dugaan saya, waktu itu di masing-masing rest area sudah ada pihak yang memenangkan "tender" untuk mengelolanya.
Pengelola ini bertanggung jawab atas kebersihan dan kelengkapan peralatan toilet, termasuk juga membayar upah petugas toilet.
Namun, semua itu tertutupi dari uang yang dibayarkan pengguna toilet, bahkan menuai keuntungan, sehingga berani membayar imbalan kepada investor pasif.
Yang saya maksud dengan investor pasif adalah seperti teman saya itu tadi. Ia memasukkan modal dan ada kontrak yang menjelaskan teman saya akan dapat imbalan setiap bulannya sejumlah yang tertera pada lampiran kontrak itu.
Kalau saya tidak salah ingat, teman ini hanya beberapa bulan saja menerima imbalan, setelah itu perjanjian terpaksa diakhiri karena di semua rest area jalan tol tidak dibolehkan lagi memungut bayaran dari pengunjung.
Konon, hal itu bermula dari temuan seorang anggota DPR yang mengerti ketentuan bahwa toilet di rest area merupakan bagian dari pelayanan jalan tol dan harus gratis.
Sejak itu, seperti saya lihat sendiri, di banyak rest area jalan tol, di depan toilet ada tulisan besar "Toilet Gratis".
Bahwa dalam praktiknya ada sebagian pengunjung yang tetap bayar, menurut saya tergantung keikhlasan masing-masing.