Bahwa dalam penyusunan kabinet, Presiden mempunyai hak yang disebut dengan hak prerogatif, tentu banyak orang yang sudah mengetahuinya. Anak sekolah juga tahu karena menjadi materi pelajaran yang waktu dulu disebut Pendidikan Kewarganegaraan.
Namun dalam praktiknya tentu saja Presiden tidak bisa sesuka dirinya sendiri dalam memilih menteri, meskipun keputusan final memang berada di tangan Presiden.
Bahkan pada era Pak Harto saja, Presiden yang secara politik paling kuat dan paling lama berkuasa sepanjang sejarah republik tercinta ini, selalu mempertimbangkan banyak hal. Contohnya tentang keterwakilan wanita, non muslim, luar Jawa, dan sebagainya.
Tulisan ini lahir karena membaca berita di Kompas edisi Sabtu (5/10/2019), di mana termuat pernyataan Ketua DPR Puan Maharani bahwa posisi menteri dan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Partai tidak mengetahuinya, ujar Puan lebih lanjut.
Pernyataan Puan tersebut sebagai respon atas beredarnya isu telah terjadi deal politik antara Prabowo dengan Megawati yang akhirnya membuat Prabowo ikhlas Partai Gerindra tidak menduduki kursi Ketua MPR.
Nah, isunya, konon Gerindra bakal dapat jatah menteri di kabinet mendatang. Tak tanggung-tanggung, Gerindra disebut-sebut mendapat jatah tiga orang menteri.
Memang terhadap isu tersebut telah muncul bantahan dari Gerindra. Pernyataan dari Puan Maharani di atas boleh juga ditafsirkan sebagai bantahan dari pihak PDIP.
Namun diam-diam, sah-sah saja kalau ada yang meyakini, soal susunan kabinet mendatang, restu dari Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP menjadi faktor penentu.
Di sinilah mulai muncul keraguan, betulkah Jokowo akan menggunakan hak prerogatifnya seratus persen? Soalnya, sebagai kader PDIP, Jokowi tentu harus loyal pada pemimpinnya.
Adapun pemimpin partai lain, khususnya partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf, bisa jadi memang tidak mengetahui proses pemilihan anggota kabinet, meskipun mereka menyetor sejumlah nama.
Bagaimana nasib nama-nama yang disetorkan partai-partai tersebut, diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.