Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi . Kebijakan fiskal ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ekonom asal Inggris bernama John Mayrnard Keynes di tahun 1883. Berdasarkan teori Keynesian Economics, kebijakan fiskal dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis.
Seperti yang kita ketahui, bahwa pemberian subsidi juga termasuk ke dalam kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Subsidi diartikan sebagai salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yaitu sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil bagi mereka mengonsumsi atau membeli barang-barang bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah tentunya dengan harga jual yang lebih rendah. Dari sisi produsen, subsidi berdampak pada berkurangnya biaya produksi dan juga berdampak terhadap menurunnya harga barang dipasaran .
Penurunan harga akan memberikan keuntungan kepada konsumen. Beberapa belanja subsidi diantaranya terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidi nonenergi (subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak/DTP).
Pemberian subsidi ini sangat membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seperti misalnya subsidi berupa tabung gas 3kg yang diberikan oleh pemerintah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, dan juga subsidi kebutuhan pokok seperti sembako, subsidi pupuk dan beberapa subsidi lainnya yang tentu mempunyai manfaat yang sangat besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya subsidi ini, masyarakat akan merasa sangat terbantu dan tertolong dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari.
Mengutip dari perkataan Rachmad Risqy Kurniawan SEI,MM selaku Dosen Ekonomi Makro yaitu " Pajak yang rakyat bayarkan seharusnya kembali untuk rakyat, salah satunya dengan pemberian subsidi." membuat saya menyadari bahwa pemberian subsidi ini belum bisa dikatakan berhasil, karena dana subsidi yang seharusnya untuk rakyat justru dipakai untuk kepentingan lain. Seperti import bbm yang sudah mencapai Rp 156,7 triliun. Ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.
REFERENSI:
Rachmad Risqy Kurniawan, SEI, MM. Dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam STEI SEBI
Sudirman, I Wayan. 2011. Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal. Jakarta. Kencana