Sebelumnya, mari kita kilas balik ke pesta politik di Amerika Serikat tahun 2016. Saat itu Trump disebut mengantongi kemenangan atas pemilihan presiden AS karena ramainya peredaran berita hoaks dan propaganda yang "katanya" dikendalikan oleh agensi Rusia.
Dari kasus tersebut, hoaks menjadi sebuah perhatian khusus bagi pemerintah di negara-negara di dunia. Berbagai negara di dunia menyiapkan sebuah regulasi khusus untuk mengantisipasi penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks).
Termasuk Indonesia, yang sebentar lagi akan mengadakan pesta politik Pemilihan Presiden RI ke-8. Tentunya, harus mengikat pinggang lebih kencang lagi.
Dilansir dari CNNIndonesia, berikut ini adalah beberapa dasar hukum untuk menanggulangi penyebaran berita hoaks dari berbagai negara.
Jerman
Jerman jadi salah satu negara yang secara tegas melarang peredaran informasi hoaks melalui media sosial. Sejak awal Januari 2018, pemerintah Jerman mensahkan Undang-Undang yang dinamakan Network Enforcement Act (NetzDG).
Undang-Undang tersebut memuat kewajiban bagi perusahaan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Google, dan YouTube dengan tidak menyertakan LinkedIn dan WhatsApp untuk menghapus beragam unggahan yang bernada menyinggung.
Menurut UU tersebut, platform media sosial diharuskan menghapus unggahan yang menyinggung tersebut dalam waktu maksimal 24 jam setelah diajukan keluhan. Jika terbukti gagal, perusahaan media sosial harus menaggung denda sebanyak 59 juta euro. Saat ini regulasi tersebut masih menuai kontroversi.
Malaysia
Pemerintah Malaysia akhirnya mengesahkan UU Anti Berita Palsu pada akhir April 2018. UU tersebut memberi hukuman keras berupa denda 500 ribu ringgit hingga penjara enam tahun bagi pengguna yang terbukti menyebarkan hoaks di media sosial.
Tidak tanggung-tanggung, pemerintah Malaysia memberlakukan aturan tersebut bagi warga lokal dan asing. Namun, aturan ini masih menuai pro dan kontra karena warga menganggap tidak bebas dalam berpendapat.
Filipina