Mengapa pemerintah harus menaikkan harga BBM ?
Harga BBM ini dipicu oleh banyak hal, salah satunya kenaikan harga minyak tanah dunia dan ICP ( indonesia crude price). sehingga kondisi ini akan mengakibatkan meningkatnya besaran beban subsidi APBN. selain itu , fakta di lapangan ternyata pemberian subsidi APBN. selain itu, fakta di lapangan ternyata pemberian subsidi BBM ini dinilai tidak tepat sasaran.
Berdasarkan daa kemenkeu, dari total kompensasi pertalite yang diberikan yaitu sebesar 93,5 Triliun, 80,4 Triliun nya dinikmati oleh Rumah tangga dan 13,1 Triliun dinikmati dunia usaha . Dari 80,4 Triliun yang dinikmati rumah tangga tersebut, hanya 16,1 Triliun atau sekitar 20% saja yang dinikmati oleh rumah tangga tidak mampu
Dalam upaya pengendalian harga dikonsumen. pemerintah menetapkan formula batas atas, dimana harga BBM mengacu kepada harga acuan pasar MOPS/Argus dan biaya distribusi dengan margin badan usaha maksimal 10% seperti yang ditetapkan dalam kepmen ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan.
Sebab BBM merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. pemerintah berkewajiban menjaga agar kebutuhan bahan bakar minyak di seluruh tanah air, termasuk daerah terpencil , dapat terpenuhi.
Berdasarkan pasal 72 PP/2004 disebutkan bahwa harga bahan bakar minyak ( BBM ) dan gas bumi diatur dan atau ditetapkan oleh pemerintah.
pemerintah akan terus memperhatikan dampak dari penyusuain harga BBM di masyarakat. pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai tambahan bantuan sosial dalam bentuk pengalihan kebijakan subsidi agar dampak dari kenaikan harga BBM tersebut tidak membebani masyarakat.
kenaikan harga BBM dapat menurunkan tambahan subsidi dari kompensasi dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu dan rentan sehingga lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
kebijakan pemerintah indonesia menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM ) dengan alasan karena sekitar 70% subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat mampu, disebut pengamat ekonomi sebagai upaya " yang tidak tepat dan salah sasaran"
selain masyarakat, dampak positif sangat berpengaruh terutama pada pemerintah, APBN yang tidak stabil membuat pemerintah kewalahan. kenaikan harga BBM dapat menambah anggaran pemerintah sehingga akan berdampak pada APBN yang tetap stabil dengan menaikkan harga BBM
Kenaikan BBM berpotensi akan meningkatkan angka meningkatkan angka pengangguran yang tentunya akan menambah tingkat kemiskinan indonesia. padahal, per maret 2022, BPS telah melaporkan adanya penurunan tingkat kemiskinan setelah pandemi. tingkat kemiskinan setelah pandemi tingkat kemiskinan per maret mencapai 9,54% atau 26,16 juta orang.