Beberapa hari lalu, Gubernur Sulawesi Utara curhat soal Industri perikanan yang terpukul akibat berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Memang, ada sekitar 9 sektor kelautan yang kolaps di era Jokowi, yaitu:
1. Menurunnya penangkapan ikan oleh nelayan karena pelarangan cantrang. Padahal cantrang sudah masuk dalam standar nasional Indonesia, dan tidak dimasalahkan oleh FAO di gunakan di dunia. Apalagi ketika alternatif yang dibolehkan seperti gilnet malah justru tidak selektif dalam.menangkap ikan. Hiu, lumba lumba, jenis ikan yang dilindungi bisa ikut tertangkap oleh gilnet. Karena aturan ini, nelayan kesulitan mencari nafkah
2. Sisi lain penurunan penangkapan ikan juga karena ijin kapal diatas 30 GT dipersulit. Padahal kapal kapal itu dimiliki WNI, dan kapal inilah yang bisa berlayar sejauh mata memandang menembus ombak tinggi di tengah lautan.
Kalau mengandalkan kapal kecil dibawah 30 GT, ya banyak kapal yang terbalik dan nelayan tenggelam terkena ombak tinggi. Laut Indonesia spesifik 'ganasnya', jadi yang perlu didorong tentu kapal kapal besar yang kokoh menjelajah samudera, sanggup menahan badai dan menerjang ombak.
3. Akibat no.1 dan 2, pasokan ikan ke industripun turun drastis, sehingga Industri pasta ikan (surimi) banyak yang tutup. Ada sekitar 12 pabrik surimi yang tutup, dominant di Jawa Tengah.
4. Selain itu, Industri ikan kaleng juga banyak yang tutup. Ini termasuk yang dicurhatin oleh Gubernur Sulut, ada sekitar 7 Industri pengalengan ikan yang kolaps di Sulut akibat kekurangan bahan baku. Belum termasuk daerah lain.
5. Bankrutnya Industri galangan kapal. Ada seratusan galangan kapal yang bankrupt. Padahal katanya ada program tol laut, tetapi galangan kapal malah bankrupt?
6. Bankrutnya usaha budidaya kerapu. Padahal usaha ini dirintis dari Sabang hingga Merauke, melibatkan 220.000 nelayan. Usaha ini bankrupt karena dulu diekspor, pembelinya adalah kapal asing yang memiliki peralatan untuk menjaga agar kerapu tetapi hidup segar hingga tujuan negara ekspor.
Karena kapal asing dilarang masuk untuk membeli (bukan mencuri loh ya), dan solusinya gak jelas, pembeli dalam negeri minim, maka bankrutlah usaha ini (sumber: Wajan Sudja, ketua Asosiasi Budidaya Laut Indonesia/Abilindo).
7. Usaha kepiting dan lobster. Penangkapan kepiting dipersulit dengan ukuran tertentu dan tidak boleh menangkap kepiting betina bertelur. Alasannya agar kepiting gak cepat habis dilaut. Lah kalau soal itu, harusnya hutan bakau yang dipelihara, karena kepiting bertelur disini. Bukan hanya kepiting, hutan bakau juga tempat ikan ikan bertelur.