Rumusan materi Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi upaya pemerintah besama DPR untuk menyederhanakan berbagai regulasi serta mengatasi tumpang tindih aturan yang menghambat pertumbuhan investasi Indonesia selama ini. Dalam proses perumusannya, berbagai materi serta klaster nantinya akan lebih diatur secara terperinci melalui aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Menteri (Permen), sehingga diharapkan akan lebih realistis dalam implementasi di lapangan serta membawa perubahan besar bagi akselerasi investasi di dalam negeri.
Berbagai perubahan dalam materi Omnibus Law UU Cipta Kerja memang tidak secara langsung dapat mengubah iklim investasi nasional, namun perbaikan regulasi melalui UU tersebut membawa perubahan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan investasi serta pembangunan ekonomi Indonesia dimasa mendatang.
Namun hingga saat ini, masih banyak resistensi berbagai elemen masyarakat terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja memicu upaya kelompok kontra untuk mencari celah kekurangan dari UU tersebut, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan. Padahal, berbagai perubahan kebijakan dalam UU Cipta Kerja mengarahkan SDM pekerja Indonesia menjadi lebih produktif dan kompetitif, sehingga dapat bersaing di pasar tenaga kerja dalam dan luar negeri.
Pemerintah bersama stakeholder terkait diharapkan dapat berperan aktif membangun komuikasi, koordinasi, serta kolaborasi dalam mengedukasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait peran, fungsi, dan Omnibus Law UU Cipta Kerja bagi pembangunan kualitas SDM pekerja Indonesia dimasa mendatang.